SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
Siwindu.com – Kasus judi online yang semakin marak di Indonesia kini turut menyeret pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), beberapa pegawai KPK terindikasi terlibat dalam aktivitas perjudian daring.
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari Satgas Pemberantasan Judi Online terkait sejumlah pegawai kementerian dan lembaga negara yang kedapatan bermain judi online. Dari laporan tersebut, diketahui ada 17 orang yang terlibat, di antaranya 8 pegawai KPK.
“Di antaranya ada sopir dan pegawai urusan dalam. Namun, mereka sudah tidak bekerja di KPK. Kami juga telah bertemu dengan Ketua KPK dan berkomitmen jika memang ada pegawai aktif yang terlibat, maka akan diberikan tindakan disiplin tegas,” ujar Hadi dalam keterangannya yang dikutip dari CNBC Indonesia.
Selain itu, ditemukan bahwa total transaksi judi online yang dilakukan oleh pegawai KPK ini mencapai Rp 111 juta. Namun, nilai transaksi individu mereka bervariasi, dengan kisaran rata-rata antara Rp 300 ribu hingga Rp 400 ribu per orang.
KPK sendiri telah menerima laporan terkait kasus ini dan sedang melakukan verifikasi terhadap daftar nama yang diberikan. Plt. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas setiap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Kami terus memperketat pengawasan terhadap pegawai untuk memastikan tidak ada keterlibatan dalam aktivitas ilegal, termasuk judi online. KPK juga mendorong literasi digital agar pegawai lebih sadar terhadap konsekuensi hukum dari tindakan mereka,” ungkap Tessa.
Maraknya kasus judi online di kalangan aparatur sipil negara dan pegawai lembaga pemerintahan menunjukkan perlunya langkah preventif lebih ketat. Pemerintah berencana meningkatkan pengawasan serta menindak tegas para pelanggar agar kepercayaan publik terhadap institusi negara tetap terjaga.
Kasus ini menjadi pengingat bagi seluruh pegawai lembaga negara untuk menjaga integritas dan menjauhi aktivitas yang dapat merusak citra serta kredibilitas instansi tempat mereka bekerja. Masyarakat pun diimbau untuk lebih waspada terhadap berbagai bentuk perjudian online yang kian menjamur dan berdampak negatif terhadap ekonomi serta moral bangsa.
(Sumber: CNBC Indonesia)
