Pemprov Jabar Arahkan 70% Anggaran untuk Kemakmuran Rakyat, KDM: Biaya Amilin jangan Lebih Tinggi dari Asnaf

Siwindu.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya dalam mengalokasikan anggaran secara lebih proporsional demi kesejahteraan masyarakat.

Dalam kebijakan terbaru, Pemprov Jabar di bawah Komando Gubernur Dedi Mulyadi, akan mengarahkan 70% anggaran belanja untuk kepentingan rakyat, sementara pengeluaran rutin pegawai akan dikurangi secara signifikan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memahami ajaran Islam secara esensial dalam tata kelola keuangan daerah.

Kebijakan ini sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang menegaskan bahwa biaya untuk aparatur negara, seperti tunjangan jabatan, perjalanan dinas, belanja alat tulis kantor, dan operasional lainnya, tidak boleh lebih besar dibandingkan anggaran untuk kepentingan masyarakat luas.

Gubernur Jawa Barat yang biasa disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM), menegaskan bahwa perubahan pola pikir dalam pengelolaan anggaran adalah tugas mulia yang selaras dengan ajaran Islam dan nilai-nilai kemanusiaan.

“Gagalnya seorang pemimpin dapat terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang hidup dalam kesulitan. Jika masih ada pengemis di perempatan jalan, anak yatim yang tidak bersekolah, rumah warga miskin yang roboh, atau warga yang bunuh diri karena terjerat utang Bank Emok, maka itu adalah tanda kegagalan kita sebagai pemimpin,” ujar Gubernur dalam pidatonya sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1446 H di Lapangan Gasibu, Bandung, Senin (31/3/2025).

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh penyelenggara negara di Jawa Barat, termasuk bupati, wali kota, kepala desa, dan lurah, untuk meningkatkan kesadaran bahwa kepemimpinan bukan hanya dinilai dari simbol-simbol keagamaan, melainkan dari kesejahteraan masyarakat yang mereka pimpin.

“Kita tidak dinilai dari seberapa sering kita umrah, dari pakaian gamis yang kita kenakan, atau dari peci hitam dan putih yang kita pakai. Keislaman seorang pemimpin sejati dinilai dari senyum rakyatnya, dari anak-anak yang tidak perlu antre untuk sekolah, dari rakyat yang bisa makan bergizi, dari jalanan yang halus, dari petani yang mudah mendapatkan pupuk, hingga dari layanan kesehatan yang diberikan tanpa membedakan kaya dan miskin,” tambahnya.

Gubernur juga menyoroti pentingnya negara hadir dalam setiap aspek kehidupan warganya. Ia menekankan bahwa fasilitas kesehatan harus dapat diakses oleh semua warga, tanpa ada kasus pasien yang ditahan di rumah sakit karena tidak mampu membayar atau anak yang baru lahir tidak bisa dibawa pulang akibat tunggakan biaya.

Sebagai bentuk kesadaran kolektif, momentum 1 Syawal 1446 Hijriah dijadikan refleksi untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Kesadaran ritual keagamaan masyarakat yang sudah tinggi diharapkan dapat disertai dengan tindakan nyata dalam membantu kaum miskin dan mereka yang membutuhkan. Pemimpin yang sejati, menurutnya, adalah mereka yang mampu menahan hawa nafsu dalam menyerap anggaran untuk kepentingan pribadi dan mengorbankan dirinya demi kepentingan rakyat yang lebih luas.

“Jihad kita hari ini sebagai pemimpin adalah menahan diri dari kepentingan pribadi dan membelanjakan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Ini bukan hanya amanat konstitusi, tetapi juga amanat agama,” pungkasnya.

Kebijakan ini mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan yang menilai bahwa alokasi anggaran yang lebih berpihak pada masyarakat akan membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan warga Jawa Barat.