SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
Siwindu.com – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Kuningan, Dr Wahyu Hidayah MSi, menegaskan pentingnya perubahan paradigma dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus pilar ketahanan pangan daerah.
Hal itu disampaikan Dr Wahyu usai memimpin Rapat Koordinasi BUMDes se-Kabupaten Kuningan, yang digelar di Ruang Rapat Lantai 2 Setda Kuningan, Rabu (22/10/2025).
Menurutnya, BUMDes tidak boleh lagi sekadar menjadi pengelola bantuan pemerintah, melainkan harus bertransformasi menjadi lembaga bisnis desa yang produktif, kreatif, dan berorientasi pada keuntungan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Kita harus mengubah mindset dari pengelola bantuan menjadi pengelola bisnis desa. Direktur BUMDes sejati adalah entrepreneur sejati, yang mampu melihat masalah sebagai peluang usaha dan mengubah tantangan menjadi sumber pendapatan yang menggerakkan ekonomi desa,” tegas Wahyu.
Lebih lanjut, Pj Sekda menyoroti pentingnya kolaborasi antara BUMDes dan kelompok tani (Gapoktan) dalam mendukung agenda besar pemerintah daerah menuju ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Ia mengungkapkan, saat ini Pemkab Kuningan tengah memperkuat sistem penyaluran pupuk bersubsidi melalui program Bank Pupuk Desa, yang menjadi bagian dari strategi penguatan ketahanan pangan lokal.
“Ada Gapoktan yang bisa berkolaborasi dengan BUMDes sebagai titik serah penyaluran pupuk bersubsidi. Pak Bupati memiliki program Bank Pupuk dengan skema penebusan sebesar Rp2 juta. Ini inisiatif agar Gapoktan bisa bekerja sama dengan koperasi desa dan BUMDes,” jelasnya.
Melalui sinergi tersebut, BUMDes diharapkan dapat berperan aktif dalam penyediaan dan distribusi pupuk di tingkat desa sekaligus memperkuat rantai pasok pertanian lokal.
“Silakan Gapoktan menjadi unit usaha BUMDes untuk penyediaan pupuk bersubsidi. BUMDes yang sukses adalah yang dipimpin direktur berjiwa wirausaha, kreatif, berani, dan visioner. Fikiran BUMDes harus bisnis, harus untung, dan keuntungannya kembali untuk desa,” imbuh Wahyu.
Selain itu, Pj Sekda juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah sangat terbantu dengan adanya alokasi 20 persen dana BUMDes yang diarahkan untuk program Ketahanan Pangan (Ketapang). Dana tersebut, katanya, menjadi stimulan nyata untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa melalui usaha produktif dan kolaboratif.
“Terkait ketahanan pangan, kami sangat terbantu dengan adanya 20% dana BUMDes yang diarahkan untuk Ketapang. Ini bentuk nyata bahwa desa menjadi bagian integral dalam sistem ketahanan pangan daerah,” tuturnya.
Wahyu juga menambahkan, pihaknya tengah menyiapkan surat edaran Bupati agar seluruh Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Kuningan mengutamakan bahan pangan dari potensi lokal.
“Dapur MBG akan diarahkan untuk memanfaatkan hasil bumi dari wilayahnya sendiri. Misalnya beras, sayur, atau bahan pangan lainnya disediakan oleh BUMDes setempat. Dengan begitu, ekonomi berputar di desa, kesejahteraan meningkat, dan ketahanan pangan daerah semakin kuat,” paparnya.
Dalam pandangannya, arah kebijakan pembangunan yang dijalankan Bupati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar MSi dan Wakil Bupati Tuti Andriani SH MKn, memberikan ruang luas bagi tumbuhnya inovasi ekonomi desa dan penguatan kelembagaan masyarakat.
“Kepemimpinan Pak Bupati Dian dan Ibu Wabup Tuti menegaskan pentingnya kemandirian ekonomi desa sebagai pilar utama pembangunan daerah. Fokus beliau berdua pada penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, dan sinergi lintas sektor menjadi dasar bagi kita semua untuk bergerak bersama membangun desa yang tangguh dan mandiri,” ungkapnya.
Menutup keterangannya, Wahyu menekankan, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh program pemerintah, tetapi juga oleh semangat kolaborasi di tingkat akar rumput.
“Kekuatan Kuningan ada di desa. Bila BUMDes, Gapoktan, koperasi, dan Dapur MBG bersatu, maka ketahanan pangan yang berkelanjutan bukan lagi cita-cita, tetapi kenyataan,” pungkasnya.
