SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
Siwindu.com – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Kuningan mendorong Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas belanja daerah. Hal itu disampaikan dalam Pandangan Umum Fraksi Gerindra terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LPj APBD) Tahun Anggaran 2025 pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Kuningan, Jumat (3/7/2026).
Pandangan umum Fraksi Gerindra dibacakan juru bicara Sri Laelasari. Dalam penyampaiannya, Fraksi Gerindra mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang berhasil meningkatkan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun anggaran 2024 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun anggaran 2025.
Meski demikian, Fraksi Gerindra mengingatkan bahwa raihan opini WTP bukanlah tujuan akhir dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Opini Wajar Tanpa Pengecualian bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah instrumen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Keberhasilan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk meningkatnya kualitas pelayanan publik, efektivitas pembangunan, meningkatnya kepercayaan masyarakat, serta semakin kuatnya kemandirian fiskal daerah,” ujar Sri.
Fraksi Gerindra mencatat pendapatan daerah tahun anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp2,825 triliun dan terealisasi Rp2,641 triliun atau sekitar 93,50 persen. Secara umum capaian tersebut dinilai cukup baik, namun masih terdapat sejumlah komponen pendapatan yang belum memenuhi target.
Sorotan utama diarahkan pada PAD yang hanya terealisasi Rp379,88 miliar atau sekitar 79,30 persen dari target Rp479,05 miliar. Menurut Fraksi Gerindra, kondisi tersebut menunjukkan tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Kuningan masih perlu diperkuat karena ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi masih relatif tinggi.
Fraksi Gerindra menilai peningkatan PAD seharusnya dilakukan melalui pembenahan sistem pengelolaan pendapatan, digitalisasi pelayanan, pembaruan basis data objek pajak dan retribusi, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, serta penguatan pengawasan terhadap potensi kebocoran penerimaan, bukan dengan membebani masyarakat melalui kenaikan tarif.
Selain itu, Fraksi Gerindra mengapresiasi beberapa jenis pajak daerah yang berhasil memenuhi bahkan melampaui target, seperti Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta pajak reklame. Namun, beberapa jenis pajak lain seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB), hingga opsen Pajak Kendaraan Bermotor masih belum mencapai target sehingga perlu mendapat perhatian serius.
Fraksi Gerindra juga meminta pemerintah daerah menindaklanjuti berbagai temuan BPK terkait kelemahan pengelolaan pajak dan retribusi daerah, mulai dari pendataan objek pajak, administrasi hingga pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Di sektor belanja, Fraksi Gerindra mencatat realisasi belanja daerah mencapai Rp2,696 triliun atau 92,37 persen dari anggaran sebesar Rp2,919 triliun. Meski realisasi tersebut dinilai cukup baik, pemerintah daerah diminta tidak hanya mengejar tingginya serapan anggaran, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Belanja daerah hendaknya benar-benar diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat sektor pertanian, mendorong pertumbuhan UMKM, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta menciptakan lapangan kerja yang lebih luas,” tegas Sri.
Fraksi Gerindra juga menilai kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran perlu terus diperbaiki agar setiap rupiah APBD memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Seluruh rekomendasi BPK pun diminta segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya mempertahankan opini WTP pada tahun-tahun mendatang.
Menutup pandangan umumnya, Fraksi Gerindra berharap sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kuningan terus diperkuat dalam semangat kemitraan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, memperkuat kemandirian fiskal daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menghadirkan pembangunan yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kuningan.