SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
Siwindu.com – Kebijakan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kuningan menuai tanda tanya dari kalangan petani selada hidroponik. Pasalnya, selada yang selama ini menjadi salah satu komoditas sayuran untuk memenuhi kebutuhan pangan bergizi disebut tidak lagi digunakan dalam menu MBG di Kuningan.
Kondisi tersebut membuat sejumlah petani selada hidroponik di Kabupaten Kuningan mengaku resah. Mereka mempertanyakan dasar kebijakan tersebut, terlebih masih terdapat publikasi di tingkat nasional yang menampilkan selada sebagai bagian dari menu MBG.
Salah seorang petani selada hidroponik Kuningan, Ade Tarmidi, menilai kebijakan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.
Menurutnya, petani pada dasarnya mendukung penuh program MBG yang digagas pemerintah. Bahkan, program tersebut diharapkan dapat membuka pasar baru bagi hasil pertanian lokal.
Namun, kata Ade, kondisi justru berubah setelah muncul arahan agar dapur MBG tidak lagi menggunakan sayuran mentah, termasuk selada.
“Kami menghormati setiap kebijakan. Tetapi kami juga berhak bertanya, apa dasar larangan ini dan mengapa pelaksanaannya berbeda dengan yang ditampilkan Badan Gizi Nasional?,” ujarnya, Minggu (30/8/2026).
Ade mengatakan, persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai selada boleh atau tidak masuk menu MBG. Lebih jauh, petani membutuhkan kepastian agar dapat menentukan pola produksi dan pasar.
Selada hidroponik, lanjut dia, membutuhkan waktu sekitar 30-40 hari hingga siap dipanen. Dalam prosesnya, petani harus mengeluarkan biaya untuk benih, nutrisi, listrik, air, tenaga kerja hingga distribusi.
“Ketika larangan datang secara tiba-tiba, hasil panen kehilangan pasar dalam hitungan hari. Selada tidak bisa disimpan lama. Kalau tidak terserap, petani yang menanggung kerugian,” katanya.
Ade juga menyoroti anggapan bahwa selada identik dengan garnish atau sekadar penghias makanan.
Menurutnya, perlu ada pembedaan antara selada yang hanya digunakan sebagai hiasan dengan selada yang memang diberikan sebagai bagian dari porsi makanan untuk dikonsumsi.
Selada sendiri mengandung sejumlah nutrisi, di antaranya vitamin A, vitamin K, folat, serat dan antioksidan.
Karena itu, menurut Ade, persoalan keamanan pangan dan food waste semestinya dapat diselesaikan melalui standar pengolahan dan penyajian yang tepat, bukan dengan menggeneralisasi bahwa selada merupakan bagian yang tidak diperlukan.
“Kalau yang dikhawatirkan adalah selada menjadi garnish lalu dibuang, tentu yang perlu diperbaiki adalah cara penyajiannya. Jangan sampai sayuran yang memang untuk dimakan disamakan dengan hiasan makanan,” tegasnya.
Hal lain yang menjadi sorotan petani adalah soal konsistensi kebijakan antara tingkat pusat dan daerah.
Ade menyebut masih adanya publikasi dari Badan Gizi Nasional yang menampilkan menu MBG dengan selada menjadi pertanyaan bagi petani.
Jika memang terdapat ketentuan nasional yang melarang penggunaan sayuran mentah dalam MBG, petani berharap aturan tersebut disampaikan secara jelas.
Sebaliknya, jika selada masih diperbolehkan dengan persyaratan tertentu, maka pelaksana di daerah juga diharapkan memiliki pedoman yang sama.
“Dapur MBG, petani dan masyarakat membutuhkan aturan yang jelas, seragam dan memiliki dasar yang transparan. Jangan sampai standar di pusat berbeda dengan pelaksanaan di daerah,” ujarnya.
Menurutnya, program MBG bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga memiliki dampak ekonomi terhadap petani dan pelaku usaha pangan lokal.
“Jangan sampai kebijakan yang bertujuan mengurangi food waste justru membuat hasil panen petani tidak terserap dan akhirnya menjadi food waste di tingkat petani,” katanya.
Ade menegaskan, kritik tersebut bukan bentuk penolakan terhadap program MBG. Pihaknya justru berharap program tersebut berjalan sukses dan memberikan manfaat lebih luas, termasuk bagi petani lokal.
“Kami mendukung penuh MBG. Kami hanya meminta kejelasan. Selada bukan musuh MBG. Petani selada juga ingin menjadi mitra negara dalam menyediakan pangan bergizi bagi anak-anak Indonesia,” pungkasnya.
Sementara itu, Korwil SPPI Kabupaten Kuningan, Nissa Rahmi, kala dikonfirmasi via WA, belum memberikan respon untuk memberikan penjelasan atas persoalan tersebut.