SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
Siwindu.com – Keterbatasan kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Kuningan menjadi salah satu persoalan yang turut disampaikan Anggota DPRD Kuningan, Satria Rizky Utama, saat melaksanakan reses di Desa Cineumbeuy, Kecamatan Lebakwangi, Selasa (1/9/2026).
Politisi Partai Golkar tersebut mengakui, kondisi keuangan daerah saat ini berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dampaknya, tidak seluruh aspirasi pembangunan masyarakat, khususnya infrastruktur desa, dapat langsung direalisasikan.
Namun demikian, Satria memastikan keterbatasan anggaran bukan berarti pembangunan infrastruktur desa dihentikan. Menurutnya, pembangunan fasilitas umum yang berkaitan langsung dengan kenyamanan dan kebutuhan masyarakat tetap menjadi salah satu hal yang harus diperjuangkan.
“Bapak-ibu pasti bisa merasakan dan membedakan bagaimana kondisi keuangan saat ini. Tetapi di kepemimpinan Kuningan Melesat ini kami tetap mendorong pembangunan infrastruktur desa sebagai fasilitas umum dan untuk kenyamanan warga,” ujar Satria.
Di hadapan masyarakat, Satria juga mengingatkan agar keterbatasan realisasi pembangunan tidak kemudian menjadikan kepala desa atau pemerintah desa sebagai pihak yang disalahkan.
Menurutnya, pemerintah desa kerap berada di posisi sulit ketika masyarakat mempertanyakan pembangunan yang sebelumnya diusulkan, sementara kemampuan anggaran daerah belum memungkinkan untuk merealisasikannya.
“Jangan sampai Pak Kuwu atau pemerintah desa dijadikan sasaran kesalahan. Nanti ada yang bertanya, mana janji politiknya, mana pembangunan TPT, padahal tidak terbangun karena anggarannya memang tidak ada. Kasihan juga Kuwunya jadi pusing,” katanya.
Satria menilai keterbukaan pemerintah mengenai kondisi fiskal daerah justru penting agar masyarakat memahami mengapa sejumlah program pembangunan belum dapat dilaksanakan.
Ia menyebut, penurunan kemampuan anggaran desa dan daerah salah satunya berkaitan dengan kebijakan refocusing anggaran serta perubahan arah alokasi pembangunan.
“Anggaran yang sebelumnya bisa digunakan, namun ada juga yang terkendala kebijakan tertentu atau refocusing. Melihat kondisi ini, pemerintah tetap berkomitmen pada pembangunan infrastruktur sebagai dasar kebutuhan lingkungan masyarakat,” tuturnya.
Di tengah keterbatasan tersebut, Satria menegaskan dirinya tetap berupaya membawa aspirasi masyarakat ke lembaga legislatif, termasuk kebutuhan infrastruktur pertanian.
Salah satu yang telah diperjuangkannya adalah pembangunan jalan usaha tani di wilayah Cineumbeuy dengan alokasi sekitar 250 meter.
Menurutnya, pembangunan tersebut menjadi bukti bahwa aspirasi masyarakat tetap dapat diperjuangkan sepanjang menjadi kebutuhan yang mendesak dan memungkinkan untuk diakomodasi dalam perencanaan pembangunan.
“Untuk aspirasi masyarakat tetap akan diperjuangkan tanpa melihat besar kecilnya perolehan suara. Dari situ dialokasikan jalan sepanjang 250 meter untuk jalan usaha tani. Saya bukan lagi milik golongan tertentu, tetapi milik semuanya,” tegas Satria.
Ia menambahkan, reses bukan sekadar agenda formal anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituen. Lebih dari itu, reses menjadi ruang untuk mengetahui secara langsung persoalan yang dihadapi masyarakat di tingkat bawah.
Karena itu, Satria meminta masyarakat tidak ragu menyampaikan kebutuhan maupun usulan pembangunan secara terbuka.
“Kami berharap masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan maupun usulan pembangunan secara terbuka sehingga dapat menjadi bahan perjuangan di lembaga legislatif,” pungkas putra pengusaha ternama dan mantan Cawabup Kuningan, H Kamdan itu.