SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
Siwindu.com – Isu disharmonisasi atau keretakan hubungan kerja antara Bupati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar dan Wakil Bupati Hj Tuti Andriani mulai menyeruak ke ruang publik. Pengamat politik Kabupaten Kuningan, Sujarwo alias Mang Ewo, meminta isu tersebut tidak dibiarkan berkembang menjadi bola liar yang justru mengganggu jalannya pemerintahan.
Menurut Mang Ewo, isu mengenai keretakan duet Dian-Tuti yang baru sekitar satu setengah tahun menjalankan roda pemerintahan tidak semestinya hanya dijawab dengan bantahan dari orang-orang di lingkaran kekuasaan.
Ia menilai, akan jauh lebih bijak apabila Dian dan Tuti sendiri menunjukkan keterbukaan sekaligus kekompakan dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Kalau kemudian muncul isu disharmonisasi, jangan hanya dibantah oleh orang-orang yang berada di lingkar kekuasaan. Justru akan lebih bijak apabila keduanya menunjukkan secara terbuka bahwa komunikasi dan hubungan kerja mereka baik-baik saja,” ujar Mang Ewo dalam keterangan tertulisnya, Minggu (23/8/2026).
Ia mengingatkan perumpamaan yang selama ini dikenal luas, “tidak ada asap kalau tidak ada api.” Namun, menurutnya, ungkapan tersebut tidak serta-merta berarti bahwa keretakan antara Dian-Tuti benar-benar telah terjadi.
“Kalaupun memang sudah muncul bintik-bintik disharmonisasi, segera diupayakan perbaikan komunikasi. Jangan sampai bintik tadi berkembang menjadi bara perpecahan,” tegasnya.
Jangan Terlalu Dini Dikaitkan Pilbup 2029
Mang Ewo juga mengingatkan agar dinamika yang terjadi antara Bupati dan Wakil Bupati tidak buru-buru dikaitkan dengan kontestasi Pilbup Kuningan 2029.
Pasalnya, masa kepemimpinan Dian-Tuti masih panjang dan keduanya masih memiliki pekerjaan besar untuk merealisasikan visi-misi yang telah disampaikan kepada masyarakat saat Pilbup 2024 lalu.
“Masih terlalu dini kalau dinamika sekarang dikaitkan dengan fenomena kontestasi Pilbup 2029. Mereka baru sekitar satu setengah tahun menjalankan amanah. Masih banyak program yang harus diselesaikan,” katanya.
Menurut dia, masyarakat tidak terlalu membutuhkan polemik mengenai dinamika internal pasangan kepala daerah. Masyarakat justru membutuhkan pemerintahan yang solid agar program pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya.
“Kalau isu disharmonisasi dibiarkan menjadi isu liar, yang paling dirugikan adalah masyarakat Kabupaten Kuningan. Jangan sampai dinamika hubungan kepala daerah justru mengganggu program pemerintahan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mang Ewo berharap isu tersebut menjadi momentum bagi Dian dan Tuti untuk memberikan respons positif kepada masyarakat.
Menurutnya, respons tersebut tidak cukup hanya melalui pernyataan bahwa keduanya baik-baik saja. Kekompakan harus terlihat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Rakyat membutuhkan bukti, bukan sekadar bantahan. Tunjukkan bahwa keduanya tetap kompak, tetap berkomunikasi dan tetap bekerja bersama dalam menjalankan roda pemerintahan,” kata Mang Ewo.
Ia menilai, keharmonisan Bupati dan Wakil Bupati bukan sekadar persoalan hubungan personal. Lebih dari itu, kekompakan keduanya berkaitan langsung dengan efektivitas pemerintahan serta tingkat kepercayaan masyarakat.
“Dengan menunjukkan keharmonisan dan kekompakan kerja, tentunya tingkat kepercayaan masyarakat kepada duet Dian-Tuti yang akan mengakhiri masa jabatan pada 2029 tetap terjaga,” pungkasnya.