Parlementaria

Anggota DPRD Jabar Toto Suharto Serap Aspirasi Warga Bagirang, Siap Kawal Usulan Embung dan Infrastruktur Desa

Siwindu.com – nggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Drs H Toto Suharto SFarm Apt, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Randobawa Girang (Bagirang), Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan, Selasa (23/6/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Desa Randobawa Girang Dudung Rifa’i, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta warga setempat yang memanfaatkan momentum tersebut untuk …

Selengkapnya

SK DPP PPP Kuningan Terbit, Ali Akbar Ditunjuk sebagai Ketua DPC 2026–2031

SK DPP PPP Kuningan Terbit, Ali Akbar Ditunjuk sebagai Ketua DPC 2026–2031

Siwindu.com – Kepengurusan baru Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kuningan akhirnya resmi terbentuk setelah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) menerbitkan Surat Keputusan (SK) DPC PPP Kuningan periode 2026–2031. Dalam SK tersebut, Ali Akbar ditetapkan sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Kuningan. Kepastian terbitnya SK tersebut dibenarkan langsung Ali Akbar saat dikonfirmasi melalui …

Selengkapnya

Tak Ada Intervensi, Ketua DPRD Kuningan Pastikan Besaran Tunjangan Dewan Murni Hasil Penilaian KJPP

Siwindu.com – Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, memastikan besaran tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan dan anggota DPRD ditetapkan secara profesional dan murni berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), tanpa adanya intervensi dari pimpinan maupun anggota dewan. Penegasan tersebut disampaikan Nuzul saat diwawancarai sejumlah wartawan di Pressroom DPRD …

Selengkapnya

Gedung DPRD Kuningan Diguncang Aksi Mahasiswa, MBG dan KDMP Dikecam Habis-habisan

Gedung DPRD Kuningan Diguncang Aksi Mahasiswa, MBG dan KDMP Dikecam Habis-habisan

Siwindu.com – Suasana Gedung DPRD Kabupaten Kuningan memanas, Rabu (17/6/2026) siang. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi ekstra kampus (HMI, PMII, GMNI, KAMMI) memadati ruang rapat paripurna untuk menyampaikan kritik keras terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi dua …

Selengkapnya

Reses Toto Suharto di Cihaur, Masalah Embung, Irigasi dan Posyandu Mengemuka

Siwindu.com – Persoalan embung senilai miliaran rupiah yang belum berfungsi optimal, kebutuhan peningkatan jaringan irigasi pertanian, hingga rehabilitasi posyandu menjadi sejumlah aspirasi yang mengemuka dalam kegiatan Reses III Tahun Sidang 2025-2026 Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Drs H Toto Suharto S.Farm Apt, di Desa Cihaur, Kecamatan Ciawigebang, Senin (15/6/2026). Kegiatan …

Selengkapnya

FMPK Pertanyakan Keseriusan DPRD Kuningan, Dua Surat Audiensi Belum Juga Direspons

FMPK Pertanyakan Keseriusan DPRD Kuningan, Dua Surat Audiensi Belum Juga Direspons

Siwindu.com – Forum Masyarakat Peduli Kuningan (FMPK) kembali mempertanyakan keseriusan DPRD Kabupaten Kuningan dalam menjalankan fungsi representasi dan penyaluran aspirasi masyarakat. Pasalnya, hingga awal Juni 2026, surat permohonan audiensi yang diajukan organisasi tersebut belum juga mendapatkan kepastian jadwal maupun kejelasan waktu pelaksanaan. Sekretaris FMPK, Luqman Maulana, mengungkapkan bahwa pihaknya telah …

Selengkapnya

Toto Suharto Dorong Pengrajin UMKM Desa Tarikolot Diperkuat Melalui Program KDMP

Toto Suharto Dorong Pengrajin UMKM Desa Tarikolot Diperkuat Melalui Program KDMP

Siwindu.com – Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PAN, Toto Suharto melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Tarikolot, Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan, Minggu (24/5/2026). Dalam kegiatan tersebut, Toto menekankan pentingnya membangun komunikasi dan sinergi yang kuat antara pemerintah desa dengan berbagai pihak, termasuk dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, …

Selengkapnya

Isu Dugaan Gratifikasi Pokir Rp1,265 Miliar, Pengusaha J: Itu Utang Piutang Pribadi

Siwindu.com – Pengusaha asal Kabupaten Kuningan berinisial J akhirnya buka suara terkait mencuatnya dugaan gratifikasi dana Pokok Pikiran (Pokir) senilai Rp1,265 miliar yang belakangan ramai menjadi perbincangan publik. J menegaskan, nominal Rp1,265 miliar yang dikaitkan dengan dugaan gratifikasi tersebut bukan merupakan fee proyek, aliran dana pengondisian anggaran maupun pembagian proyek …

Selengkapnya