Parlementaria

Tunjangan DPRD 2 Bulan Belum Cair, Sekda Kuningan Mendadak Dipanggil Pimpinan Dewan

Tunjangan DPRD 2 Bulan Belum Cair, Sekda Kuningan Mendadak Dipanggil Pimpinan Dewan

Siwindu.com – Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan Uu Kusmana dalam pertemuan tertutup di ruang Ketua DPRD, Selasa (11/3/2026) siang. Pemanggilan tersebut berkaitan dengan belum cairnya tunjangan pimpinan dan anggota DPRD selama dua bulan terakhir. Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachil menegaskan, pertemuan itu hanya sebatas koordinasi …

Selengkapnya

Polemik Tunjangan DPRD Kuningan Memanas, Eks Legislator Tantang Debat Ketua Dewan

Polemik Tunjangan DPRD Kuningan Memanas, Eks Legislator Tantang Debat Ketua Dewan

Siwindu.com – Polemik tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kuningan semakin memanas. Mantan anggota DPRD Kuningan dari Fraksi PDI Perjuangan, H Abidin, menantang Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy untuk membuka ruang debat terbuka terkait dasar hukum pencairan tunjangan tersebut. Dalam keterangannya kepada sejumlah wartawan di gedung DPRD, Jumat (6/3/2026), Abidin …

Selengkapnya

Usai Pimpinan Konsultasi ke Kemendagri, Begini Penjelasan Ketua DPRD Tentang Polemik Tunjangan Dewan

Usai Pimpinan Konsultasi ke Kemendagri, Begini Penjelasan Ketua DPRD Tentang Polemik Tunjangan Dewan

Siwindu.com – Polemik tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kuningan yang belakangan ramai diperbincangkan publik akhirnya mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy. Ia menegaskan, seluruh tunjangan yang diterima anggota dewan memiliki dasar hukum yang jelas dan diatur dalam regulasi pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan Nuzul saat ditemui sejumlah …

Selengkapnya

Usai Pimpinan Konsultasi ke Kemendagri,  Begini Penjelasan Ketua DPRD Tentang Polemik Tunjangan Dewan

Usai Pimpinan Konsultasi ke Kemendagri, Begini Penjelasan Ketua DPRD Tentang Polemik Tunjangan Dewan

Siwindu.com – Polemik tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kuningan yang belakangan ramai diperbincangkan publik akhirnya mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy. Ia menegaskan, seluruh tunjangan yang diterima anggota dewan memiliki dasar hukum yang jelas dan diatur dalam regulasi pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan Nuzul saat ditemui sejumlah …

Selengkapnya

RDP Hari Kedua, DPRD Minta PDAM Minimalisir BOP dan Tambah Setor PAD

RDP Hari Kedua, DPRD Minta PDAM Minimalisir BOP dan Tambah Setor PAD

Swindu.com – Rapat Dengar Pendapat (RDP) hari kedua antara Komisi II DPRD Kabupaten Kuningan dengan manajemen PAM Tirta Kamuning berlangsung lebih tajam dan penuh tekanan, Selasa (3/3/2026). Fokus pembahasan tak lagi normatif, melainkan mengerucut pada dua hal krusial, yakni menekan Biaya Operasional Perusahaan (BOP) dan meningkatkan setoran Pendapatan Asli Daerah …

Selengkapnya

Satgas MBG Diminta Tak Sekadar Tegur, SPPG Bermasalah Harus Ditutup

Paket MBG Ramadan 3 Hari Tuai Tanda Tanya, SPPG Diminta Klarifikasi

Siwindu.com – Satuan Tugas (Satgas) MBG dan SPPI Kabupaten Kuningan diminta tidak lagi hanya memberikan peringatan kepada SPPG yang bermasalah. Namun harus tegas bersikap jika terbukti SPPG melanggar aturan, bahkan harus ditutup. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy kepada awak media di ruang lobi DPRD Kuningan, Senin (2/3/2026). …

Selengkapnya

Siang Ini Direktur PDAM Dipanggil DPRD, Siap Bongkar Persoalan Air?

Siang Ini Direktur PDAM Dipanggil DPRD, Siap Bongkar Persoalan Air?

Siwindu.com – Senin siang ini (2/3/2026), Komisi II DPRD Kabupaten Kuningan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur PAM Tirta Kamuning. Agenda ini digelar dalam rangka fungsi pengawasan dewan terhadap tata kelola dan pemanfaatan air di Kabupaten Kuningan. Pemanggilan tersebut tertuang dalam surat resmi bernomor 005/80/I/DPRD tertanggal 26 Februari 2026. …

Selengkapnya

Dari Klaster Sedang ke Terendah, Ini Dampaknya ke Kantong DPRD Kuningan

Dari Klaster Sedang ke Terendah, Ini Dampaknya ke Kantong DPRD Kuningan

Siwindu.com – Perubahan status kemampuan fiskal Kabupaten Kuningan dari klaster sedang ke klaster terendah berdampak langsung pada besaran tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kuningan. Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, menjelaskan, penyesuaian tersebut merupakan konsekuensi regulasi, bukan keputusan sepihak lembaga legislatif. “Semua sudah diatur. Ada yang bersifat absolut, ada …

Selengkapnya