Pengawasan Pemerintahan Digelar di Nanggerangjaya, Toto Suharto: Aspirasi Masyarakat Harus Jadi Perhatian

Siwindu.com – Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Drs H Toto Suharto SFarm Apt, melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Nanggerangjaya, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan, Sabtu (13/9/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari fungsi DPRD Jawa Barat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat di daerah.

Dalam kegiatan yang berlangsung di Desa Nanggerangjaya itu, Toto Suharto berdialog dengan pemerintah desa dan masyarakat. Sejumlah persoalan maupun kebutuhan masyarakat menjadi bagian yang dibahas dalam forum tersebut.

Toto menegaskan, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan dari balik meja. Menurutnya, turun langsung ke masyarakat penting untuk mengetahui kondisi dan aspirasi warga secara lebih nyata.

“Pengawasan ini menjadi bagian dari tugas kami untuk melihat secara langsung bagaimana penyelenggaraan pemerintahan berjalan sekaligus mendengarkan aspirasi masyarakat,” ujar Toto.

Ia mengatakan, masukan dari masyarakat merupakan hal penting karena masyarakat merupakan pihak yang secara langsung merasakan dampak dari berbagai kebijakan dan program pemerintah.

“Apa yang disampaikan masyarakat tentu menjadi perhatian dan bahan bagi kami dalam menjalankan fungsi sebagai anggota DPRD,” katanya.

Menurutnya, komunikasi antara masyarakat, pemerintah desa, pemerintah daerah, dan DPRD perlu terus dibangun. Dengan komunikasi yang baik, berbagai persoalan di lapangan diharapkan dapat diketahui lebih cepat dan dicarikan solusi sesuai kewenangan masing-masing.

Kegiatan pengawasan tersebut juga menjadi ruang bagi masyarakat Desa Nanggerangjaya untuk menyampaikan berbagai aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat di tingkat provinsi.

Toto berharap, kegiatan seperti itu tidak berhenti pada pertemuan semata, tetapi dapat menjadi bagian dari proses memperkuat penyelenggaraan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Yang paling penting adalah bagaimana aspirasi masyarakat ini dapat menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan yang ada,” pungkasnya.