SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
Siwindu.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Kabupaten Kuningan memberikan catatan kritis terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2027.
Dalam Rapat Paripurna yang berlangsung Kamis (1/10/2026), pandangan umum yang turut ditandatangani oleh Sekretaris Fraksi Hj. Neneng Hermawati SE MA bersama Ketua Drs H Moch Gozali MSi ini, mendesak pemerintah daerah agar bersikap lebih realistis demi menghindari ancaman gagal bayar.
F-PKB menyoroti target pendapatan daerah pada RAPBD 2027 yang dipatok sebesar Rp 2,678 triliun. Angka tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan target APBD Induk 2026 sebesar Rp 2,796 triliun, tahun 2025 sebesar Rp 2,77 triliun, maupun tahun 2024 sebesar Rp 2,89 triliun. Penurunan serupa juga terjadi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp 459,879 miliar, lebih rendah dari target tahun 2026 yang mencapai Rp 475,04 miliar.
”Kami sungguh berharap agar penetapan target tersebut telah melalui perhitungan yang jauh lebih matang lagi dibanding tahun-tahun sebelumnya, serta lebih antisipatif dan relatif lebih realistis,” ujar Neneng saat membacakan PU F-PKB.
Secara khusus, F-PKB meminta penjelasan mengenai strategi pemerintah daerah dalam mengantisipasi potensi terulangnya tragedi gagal bayar di tengah tekanan fiskal yang masih menyelimuti keuangan daerah.
Sayangkan Susutnya Belanja Modal & Tagih Komitmen untuk Guru Ngaji
Selain pendapatan, F-PKB turut mengkritisi rencana Belanja Modal yang dialokasikan sebesar Rp 118,648 miliar. Angka ini merosot tajam jika dibandingkan dengan rencana tahun 2026 sebesar Rp 146,05 miliar serta tahun 2025 sebesar Rp 189,33 miliar.
F-PKB menyayangkan penurunan ini karena mencerminkan semakin kecilnya porsi anggaran yang dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat.
Di sisi lain, F-PKB konsisten menagih keberpihakan anggaran bagi pondok pesantren. Mereka mendesak agar alokasi anggaran insentif untuk guru ngaji, imam musholla, dan para kiai/ajengan di desa-desa benar-benar terealisasi pada tahun 2027 sebagai bentuk afirmasi nyata dari pemerintah daerah.
Soroti Masalah Ketenagakerjaan dan Keadilan Layanan Kesehatan
Dalam bidang ketenagakerjaan, F-PKB menilai penanganan masalah tenaga kerja di Kabupaten Kuningan masih belum optimal. Hal tersebut tampak dari minimnya data yang ditampilkan pada target indikator serta realisasi pembangunan sosial ekonomi makro.
F-PKB juga menekankan pentingnya pemerataan akses layanan kesehatan berkualitas bagi warga di wilayah pinggiran agar tidak tertinggal dari pusat kota. Terkait pos belanja lainnya, F-PKB meminta transparansi rinci mengenai alokasi Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp16 miliar serta langkah antisipasi terhadap potensi defisit pembiayaan di tahun 2027.
Melalui berbagai catatan dan rekomendasi tersebut, F-PKB mengajak seluruh jajaran Pemkab Kuningan untuk terus menumbuhkan optimisme, memperbaiki tata kelola pendapatan daerah, serta mengawal pelaksanaan anggaran agar benar-benar berorientasi pada kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat luas.