SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
Siwindu.com – Polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kuningan dalam beberapa hari terakhir ramai diperbincangkan publik. Keluhan bermunculan, terutama pada awal pendistribusian saat masuk sekolah di bulan Ramadan 1447 H.
Sejumlah aduan menyasar variasi menu yang dinilai monoton, kualitas bahan makanan, hingga ketidaksesuaian komposisi gizi. Bahkan sempat ramai diperbincangkan soal menu roti produksi UMKM yang banyak dikomplain serta temuan menu yang dianggap tidak direkomendasikan pengawas gizi.
Merespons situasi tersebut, Ketua Satgas MBG Kabupaten Kuningan yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, Uu Kusmana, sebelumnya telah menyampaikan sikap tegas. Ia meminta seluruh SPPG menjalankan program sesuai SOP dan tidak “ngeyel”.
“Kalau memang terus menerus melakukan hal yang sama, atas nama Pemerintah Kabupaten Kuningan kami akan bertindak tegas. Bila perlu ditutup operasionalnya untuk sementara,” tegasnya.
Di sisi lain, Koordinator Wilayah SPPI Kabupaten Kuningan, Nissa Rahmi, menjelaskan, pihaknya telah melakukan teguran terhadap menu yang dinilai tidak direkomendasikan. Namun kewenangan sanksi masih menunggu regulasi dan arahan dari pusat.
“Kami sudah menegur. Untuk sanksi masih disusun oleh tim pusat. Korwil tugasnya memantau, mengomunikasikan, dan melaporkan ke pusat,” ujarnya.
Di tengah dinamika tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Kuningan Fraksi Gerindra Dapil Kuningan III, Nurcholis Mauludin Syah, turut memberikan masukan konstruktif. Menurut Nurcholis yang akrab disapa Oi, program MBG pada dasarnya sangat baik dan telah dirasakan manfaatnya oleh banyak kalangan.
“Program MBG ini program yang sangat baik dan dirasakan langsung oleh masyarakat, baik pelajar, lansia, ibu hamil, petani maupun pedagang. Nah program baik ini mohon dipantau secara serius oleh Satgas MBG Kabupaten Kuningan,” ujarnya, Rabu (25/2/2026).
Oi menilai, polemik yang muncul harus dijawab dengan sistem pengawasan yang lebih transparan dan terstruktur. Ia mengusulkan agar Satgas MBG membentuk grup WhatsApp yang beranggotakan seluruh kepala dapur (SPPI) se-Kabupaten Kuningan.
“Saran saya, Satgas membuat grup WA yang isinya kepala dapur se-Kuningan. Lalu diwajibkan mengunggah menu yang akan dibagikan setiap harinya,” katanya.
Menurutnya, kewajiban mengunggah menu harian akan memudahkan pengawasan dan mempercepat evaluasi jika ditemukan menu yang tidak sesuai standar gizi maupun ketentuan.
“Dengan upload menu tiap hari, maka akan terpantau menu apa saja dari tiap dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, bisa langsung dievaluasi,” tegasnya.
Ia meyakini langkah sederhana tersebut dapat meredam keluhan masyarakat dan mencegah dapur menyiapkan menu secara asal-asalan.
“Meskipun saya akui banyak juga dapur yang menunya sudah bagus dan sesuai. Namun menu yang alakadarnya juga masih ditemukan. Saya sebagai wakil rakyat berkewajiban menyampaikan ini demi perbaikan ke depan,” tandasnya.
Polemik MBG di Kabupaten Kuningan kini menjadi perhatian bersama, baik eksekutif maupun legislatif, dengan harapan program yang menyasar pemenuhan gizi masyarakat itu tetap berjalan sesuai tujuan dan standar yang telah ditetapkan.