Menu MBG Banyak Dikomplain, Komisi IV DPRD Kuningan Minta Satgas Segera Bergerak

Menu MBG Banyak Dikomplain, Komisi IV DPRD Kuningan Minta Satgas Segera Bergerak
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kuningan, Hj Neneng Hermawati, meminta Satgas MBG segera bergerak turun ke lapangan atas banyaknya keluhan sajian menu yang diduga tidak sesuai harapan. (Foto: dok/siwindu.com)
Februari 24, 2026 158 Dilihat

Siwindu.com – Gelombang keluhan terkait menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kuningan terus menguat, terutama pada awal pendistribusian saat masuk sekolah di bulan Ramadan 1447 H. Komisi IV DPRD Kabupaten Kuningan pun angkat bicara.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kuningan, Hj Neneng Hermawati SE MA, meminta Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Kuningan yang diketuai Sekda Uu Kusmana SSos MSi, termasuk Satgas di setiap kecamatan segera bergerak merespons berbagai pengaduan siswa dan masyarakat.

“Keluhan sudah banyak masuk ke Komisi IV. Artinya ini tidak bisa dianggap sepele. Satgas harus cepat turun, lakukan evaluasi menyeluruh di tiap dapur,” tegas Neneng.

Ia menyebut, meski Pemerintah Kabupaten Kuningan telah membuka Call Centre MBG di sejumlah kecamatan, laporan yang masuk secara resmi belum mencerminkan banyaknya keluhan yang beredar di masyarakat.

Beberapa komplain yang muncul di antaranya menu yang dinilai monoton, komposisi gizi belum seimbang, kualitas bahan makanan yang dipertanyakan, hingga ketidaksesuaian antara kualitas menu dengan anggaran yang dialokasikan.

Menurut Neneng, program MBG memiliki tujuan strategis untuk mendukung pemenuhan gizi siswa. Karena itu, aspek kualitas, keamanan pangan, dan akuntabilitas anggaran tidak boleh ditawar.

“Pengawasan mutu makanan dan pelayanan di tiap dapur harus diperketat. Edukasi terhadap SPPG perlu dilakukan secara intens. Kalau ada kelalaian berulang dan tidak sesuai SOP, tentu harus ada tindakan tegas,” ujarnya.

Komisi IV juga menyoroti sejumlah aspek teknis yang wajib menjadi perhatian, seperti kebersihan peralatan, penyimpanan bahan baku, sanitasi area kerja, pengendalian hama, serta pemahaman staf terhadap standar higiene pangan.

Ia menegaskan, langkah evaluasi bahkan penghentian operasional dapur bisa menjadi opsi apabila ditemukan pelanggaran serius yang berpotensi membahayakan siswa.

Baca Juga:  Pemda Kuningan Warning SPPG! Wajib Tes Kesehatan, Jangan Sampai Ganggu Program MBG

“Program ini menyangkut kesehatan anak-anak. Jangan sampai niat baik justru menimbulkan masalah baru. Tapi kami juga tentunya mengapresiasi kepada dapur-dapur SPPG yang menyajikan menu MBG berkualitas dari sisi makanannya,” tandas anggota parlemen prempuan asal Desa Silebu Kecamatan Pancalang itu.

Komisi IV memastikan akan terus melakukan pengawasan dan meminta laporan berkala dari dinas terkait serta satgas MBG di tiap kecamatan melalui Satgas Kabupaten.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *