SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
Siwindu.com – Forum Masyarakat Kuningan Peduli (FMKP) mendesak DPRD Kabupaten Kuningan agar tidak tinggal diam menyikapi berbagai persoalan yang belakangan mencuat dan menjadi perhatian publik.
FMKP bahkan mendorong digelarnya audiensi besar bersama DPRD sebagai ruang evaluasi terbuka terhadap kondisi daerah, menyusul rentetan polemik yang dinilai terus bertambah dan memunculkan keresahan di tengah masyarakat.
Koordinator FMKP, Ade Supriyadi, mengatakan persoalan yang berkembang saat ini tidak bisa lagi dipandang sebagai isu biasa. Menurutnya, mulai dari penyakit masyarakat, krisis etika dan moral pejabat publik, tata kelola anggaran belanja daerah, pengadaan handphone yang menuai sorotan, hingga persoalan TGR tunjangan anggota dewan menjadi akumulasi persoalan yang perlu segera dibahas secara serius.
“Kalau masyarakat terus disuguhi persoalan-persoalan kontraproduktif seperti ini, Kuningan bukannya melesat, tapi justru meleset,” tegas Ade.
Ia menilai, apabila kondisi tersebut dibiarkan tanpa evaluasi dan respons terbuka, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah maupun lembaga politik dapat semakin menurun.
“Atas dasar keprihatinan itu, FMKP mendorong adanya audiensi bersama DPRD Kabupaten Kuningan sebagai ruang evaluasi dan urun rembuk agar seluruh elemen masyarakat bisa menyampaikan masukan demi perbaikan daerah,” ujarnya.
Sekretaris FMKP, Luqman Maulana, mengungkapkan surat permohonan audiensi telah dilayangkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Kuningan pada 18 Mei 2026. Saat ini pihaknya masih menunggu jawaban resmi dari DPRD.
“Kami meminta DPRD segera mengagendakan audiensi ini karena persoalan yang berkembang di masyarakat membutuhkan perhatian dan respons cepat,” katanya.
Dorongan FMKP mendapat dukungan dari sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat. Aktivis LSM Frontal, Uha Juharna, menilai berbagai polemik yang terus bermunculan menjadi sinyal lemahnya pengawasan dan rendahnya sensitivitas moral dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Kalau persoalan demi persoalan terus muncul tanpa evaluasi serius, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga politik,” ujarnya.
Tokoh Ormas GIBAS, Manaf Suharnaf, mengingatkan pejabat publik seharusnya memberikan keteladanan moral kepada masyarakat.
“Pejabat publik harus memberi contoh yang baik, bukan justru menimbulkan kegaduhan yang mencederai etika publik,” katanya.
Sementara itu, Rochim dari PARMUSI menegaskan Kabupaten Kuningan yang selama ini dikenal religius harus mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Nilai religius harus tercermin dalam perilaku pejabat publik dan kebijakan pemerintahannya, bukan sekadar menjadi slogan,” tegasnya.
Dukungan juga datang dari penggerak komunitas Gerakan KITA, Ridho Fauji. Ia menilai langkah FMKP mendorong audiensi harus dipandang sebagai sinyal kuat meningkatnya keresahan publik terhadap arah tata kelola pemerintahan daerah.
Menurutnya, di tengah harapan masyarakat terhadap pembangunan dan peningkatan pelayanan publik, munculnya berbagai polemik justru berpotensi memperlemah kepercayaan terhadap institusi pemerintahan dan lembaga politik.
