SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
Siwindu.com – Keluhan warga Desa Randusari, Kecamatan Cibeureum, terkait dampak keberadaan Bendungan Kuningan mulai mendapat perhatian serius DPRD Kabupaten Kuningan. Dewan mendorong pemerintah daerah menyiapkan langkah relokasi bagi warga yang tinggal di kawasan yang dinilai paling terdampak.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi antara warga Randusari dengan DPRD Kuningan, Selasa (15/9/2026). Puluhan warga datang membawa sejumlah persoalan yang mereka rasakan sejak keberadaan bendungan, mulai dari bau tak sedap, suara deru air, hingga kekhawatiran terhadap kondisi lingkungan dan kualitas air sumur.
Kepala Desa Randusari, Tata Kasta, mengatakan persoalan tersebut telah menjadi keresahan masyarakat, terutama warga yang rumahnya berada paling dekat dengan area pembuangan air bendungan.
Menurut Tata, jarak permukiman warga dengan area pembuangan air disebut hanya sekitar 20 meter. Kondisi itu membuat warga yang tinggal di sekitar lokasi merasa khawatir terhadap keselamatan dan kenyamanan mereka.
“Kurang lebih sekitar 40 warga yang datang,” ujar Tata saat ditemui di Gedung DPRD Kuningan.
Ia menyebut, relokasi menjadi salah satu harapan warga yang tinggal paling dekat dengan area tersebut. Namun, Pemerintah Desa Randusari tidak serta-merta meminta seluruh warga dalam satu dusun dipindahkan.
“Kekhawatiran tinggi. Masyarakat kecemasan. Harapannya sih minta dipindahkan saja masyarakat yang dekat dengan pembuangan air itu, direlokasi atau bagaimana,” ungkapnya.
Selain persoalan bau, kondisi air sumur juga menjadi perhatian. Tata menyampaikan, berdasarkan pemantauan Dinas Kesehatan, terdapat sumur masyarakat di sekitar lokasi yang disebut memiliki kandungan E Coli tinggi, sehingga tidak layak digunakan sebagai air minum.
“Dari Dinas Kesehatan sudah memantau bahwa air minum, sumur-sumur masyarakat di sekitar itu memang E. coli-nya tinggi, memang sudah tidak layak minum,” katanya.
Dalam satu dusun, lanjut Tata, terdapat sekitar 150 rumah. Namun, warga tidak meminta seluruh permukiman direlokasi. Ia berharap pemerintah melakukan kajian dan peninjauan langsung untuk menentukan rumah-rumah yang berada di titik paling dekat dengan area pembuangan.
“Kalau satu dusun kurang lebih 150, tapi yang dekat-dekatnya nanti ditinjau saja dari pihak yang terkait mana yang itu,” ujarnya.
Tata mengatakan persoalan tersebut bukan kali pertama disampaikan kepada pemerintah. Sekitar dua tahun lalu, anggota DPR RI H Rokhmat Ardiyan disebut pernah melihat langsung kondisi kawasan sekitar Bendungan Kuningan.
Namun, menurut Tata, sampai saat ini belum ada langkah konkret yang benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, Pemerintah Desa Randusari kembali membawa persoalan tersebut ke DPRD Kuningan untuk diteruskan ke tingkat pusat.
“Ya itu, tindak lanjutnya memang belum ada. Makanya sekarang ditindaklanjuti lagi bersurat ke DPRD Kabupaten biar disampaikan ke DPR Pusat,” katanya.
Kehadiran warga dalam audiensi tersebut, menurut Tata, juga dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui secara langsung upaya pemerintah desa dalam memperjuangkan persoalan yang mereka hadapi.
“Atas dasar undangan, cuman kami supaya masyarakat tahu kalau ingin ikut, ayo. Biar tidak saya sendiri. Bahwa saya sudah berusaha,” tuturnya.
Dalam audiensi, warga bahkan membawa dua galon air yang disebut berasal dari lingkungan sekitar bendungan. Air tersebut disebut mengeluarkan bau dan menjadi salah satu gambaran persoalan lingkungan yang dikeluhkan masyarakat.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy mengatakan persoalan yang disampaikan warga perlu ditindaklanjuti. Menurutnya, keluhan warga merupakan persoalan yang dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari.
“Ya, sangat positif sekali. Terima kasih warga Randusari sudah hadir ke sini. Mereka menyampaikan secara organik, dari hatinya, karena memang dampak yang ditimbulkan oleh waduk,” ujar Nuzul seusai audiensi.
Nuzul mengatakan salah satu langkah yang didorong DPRD adalah membentuk tim khusus untuk menangani persoalan dampak Bendungan Kuningan, terutama yang berkaitan dengan masyarakat Desa Randusari.
“Pertama, membuat tim penyelesaian dampak Waduk Kuningan, khususnya Desa Randusari,” kata Nuzul.
Selain pembentukan tim, DPRD meminta pemerintah daerah mulai menyiapkan alternatif lahan yang dapat digunakan sebagai lokasi relokasi warga terdampak.
“Yang kedua, kepada pemerintah supaya segera menyiapkan lokasi relokasinya untuk segera dilakukan. Dan kita akan pantau progresnya setiap periodik,” tegasnya.
Menurut Nuzul, lokasi relokasi nantinya masih berada di wilayah Kabupaten Kuningan. Ia menyebut terdapat sejumlah lahan yang bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah.
“Ya masih di Kuningan. Di Kuningan dan di sekitar itu masih banyak lahan,” ujarnya.
Dorongan tersebut tidak terlepas dari berbagai keluhan yang disampaikan warga dalam audiensi. Selain bau yang tidak sedap, masyarakat juga mengeluhkan suara deru air yang dinilai mengganggu kenyamanan sehari-hari.
“Dampaknya sebagaimana tadi dilaporkan oleh warga. Bau, kemudian ada suara deru air. Itu memang sangat mengganggu,” ungkap Nuzul.
Bahkan, warga turut menyampaikan kekhawatiran terkait dampak terhadap kesehatan. Nuzul mengatakan persoalan lingkungan yang berlangsung dalam waktu lama perlu menjadi perhatian pemerintah.
“Kalau memang baunya sudah tidak bisa, sudah klimaks, ya mungkin efeknya kepada penyakit tentunya,” katanya.
Untuk melihat kondisi tersebut secara langsung, Nuzul menyatakan akan turun ke Desa Randusari. Ia mengaku belum melihat kondisi permukiman warga secara langsung sehingga peninjauan lapangan dinilai penting untuk mengetahui persoalan secara lebih konkret.