PKS Beri Catatan Penting RAPBD 2027, Yaya: Anggaran Jangan Cuma Megah di Angka, Tapi Loyo di Kesejahteraan Rakyat!

Siwindu.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Kuningan melayangkan kritik tajam dan sorotan kritis terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2027.

Meski akhirnya menyatakan menerima RAPBD tersebut untuk dibahas ke tahap selanjutnya, PKS memberikan catatan tebal atas sejumlah kejanggalan struktural, mulai dari target indikator makro yang dinilai “mundur”, anjloknya proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga dominasi belanja operasi yang membuat anggaran pembangunan infrastruktur terhimpit.

​Pernyataan tegas tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PKS, Yaya SE, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Pengantar Bupati Kuningan mengenai RAPBD TA 2027.

​Dalam pandangannya, Yaya mengingatkan bahwa APBD bukanlah sekadar dokumen administratif penyeimbang angka, melainkan amanah publik dan instrumen keadilan bagi masyarakat.

​”Setiap rupiah yang dipungut dari masyarakat harus dikelola secara jujur, transparan, dan dikembalikan melalui pelayanan pembangunan yang adil.

Ukuran keberhasilan APBD bukan seberapa besar anggaran dibelanjakan, melainkan seberapa besar kemaslahatan yang dihasilkan bagi rakyat,” tegas Yaya.

​Fraksi PKS menyoroti sejumlah target indikator makro tahun 2027 yang dinilai tidak progresif atau bahkan mengalami kemunduran dibanding capaian riil sebelumnya.

Salah satu contoh mencolok adalah target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2027 yang dipatok pada angka 72,07, padahal capaian riil tahun 2025 telah menyentuh angka 72,31.

Ketidakselarasan serupa juga ditemukan pada laju pertumbuhan ekonomi, rasio gini, hingga perbedaan angka rata-rata lama sekolah antara dokumen makro dan paparan RPJMD.

​“Bagaimana mungkin target IPM 2027 lebih rendah dari capaian riil tahun 2025? Pemerintah Daerah harus melakukan rekonsiliasi dan menyusun kamus indikator resmi yang konsisten agar perencanaan pembangunan tidak jalan di tempat,” kritik Yaya.

​Dari sisi pendapatan, RAPBD Kuningan 2027 direncanakan sebesar Rp2,678 triliun, yang masih didominasi oleh pendapatan transfer sebesar Rp2,169 triliun atau sekitar 81%, sementara PAD hanya menyumbang Rp459,879 miliar (17,17%).

​Yaya juga mengungkap adanya selisih jomplang antara target PAD RAPBD 2027 dengan proyeksi dalam dokumen RPJMD 2027 yang menargetkan Rp506,499 miliar, terdapat selisih kurang sekitar Rp46,62 miliar. Kondisi ini membuktikan bahwa tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Kuningan masih sangat terbatas.

​Selain itu, PKS menemukan inkonsistensi angka SiLPA sebesar Rp500 juta dalam dokumen keuangan serta menyoroti beban pembayaran pokok dan bunga utang yang mencapai puluhan miliar rupiah, yang harus dikendalikan secara ketat agar tidak menggerus anggaran pelayanan dasar.

​Sorotan paling menohok diarahkan pada struktur belanja daerah yang dirancang sebesar Rp2,685 triliun. Belanja operasi mendominasi hingga 78,30% atau setara dengan Rp2,102 triliun, di mana belanja pegawai sendiri menyedot porsi terbesar yakni Rp1,301 triliun atau 48,45% dari total belanja.

​Sebaliknya, alokasi untuk belanja modal sangat memprihatinkan, yakni hanya 4,42% atau sebesar Rp118,649 miliar. PKS menilai kondisi ini mempersempit ruang fiskal daerah untuk memperbaiki sekolah rusak, jalan, irigasi, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur dasar lainnya.

​“Jangan sampai APBD kita habis hanya untuk membiayai rutinitas birokrasi, sementara urusan keselamatan warga, penanganan stunting, perbaikan sekolah rusak, dan infrastruktur dasar rakyat justru terabaikan,” tandas Yaya.

​Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik, Fraksi PKS menyampaikan 12 rekomendasi strategis, di antaranya mendesak Pemda untuk melakukan spending review terhadap belanja barang dan jasa yang kurang produktif, melindungi anggaran pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, PBI JKN, air bersih, penanggulangan bencana), serta menuntut transparansi penuh terhadap pengelolaan hibah, bansos, dan bantuan keuangan desa.

​Meskipun memberikan lampu hijau agar RAPBD 2027 dibahas ke tahap selanjutnya, PKS memastikan akan mengawal ketat dan menuntut jawaban konkret berbasis data dari Bupati Kuningan atas seluruh catatan kritis yang telah disampaikan.