Belanja Pegawai Tembus 1,3 Triliun, Fraksi Golkar Ikut Kritisi RAPBD Kuningan 2027!

Siwindu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, Kamis (1/10/2026).

Di hadapan jajaran eksekutif, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta tamu undangan, Juru Bicara Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), H Didit Pamungkas SE MM, menyampaikan pandangan kritis yang menyoroti berbagai persoalan strategis di Kabupaten Kuningan.

​Rapat paripurna yang bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila tersebut diawali dengan apresiasi kepada bupati dan jajarannya atas pengajuan Raperda APBD 2027 yang dinilai tepat waktu sesuai kalender kerja dewan.

Fraksi Partai Golkar juga menyambut baik tema pembangunan RKPD 2027, yakni “SDM Unggul untuk Masa Depan yang Kompetitif”, yang dinilai sangat relevan dengan kebutuhan riil masyarakat. Kendati demikian, sejumlah catatan tajam langsung dibedah, khususnya terkait struktur anggaran belanja daerah.

​Salah satu sorotan paling tajam yang disampaikan Didit Pamungkas adalah komposisi Belanja Daerah dalam RAPBD 2027 yang dirancang sebesar Rp2,685 triliun lebih. Dari total belanja tersebut, Belanja Operasi mendominasi secara mencolok sebesar Rp2,102 triliun lebih, di mana komponen Belanja Pegawai saja mencapai Rp1,301 triliun lebih.

​Fraksi Golkar menegaskan, porsi belanja pegawai tersebut masih melampaui ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Regulasi tersebut mewajibkan daerah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru paling tinggi 30% dari total belanja APBD. Oleh karena itu, Fraksi Golkar mendesak pemerintah daerah untuk menjelaskan strategi penyesuaian anggaran yang akan ditempuh pada tahun 2027.

​Dari sisi Pendapatan Daerah, pemerintah merencanakan pendapatan sebesar Rp2,678 triliun lebih, yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp459,87 miliar lebih, Pendapatan Transfer sebesar Rp2,169 triliun lebih, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp49,04 miliar lebih.

​Fraksi Golkar mencatat struktur PAD masih bertumpu pada pajak daerah dan pemanfaatan aset yang belum optimal. Golkar mendorong diversifikasi sumber PAD baru secara kreatif dan inovatif, terutama di sektor pariwisata, serta menagih tindak lanjut saran KPK terkait penggunaan cash register online untuk mencegah kebocoran pada sektor pajak restoran.

Di sisi lain, apresiasi diberikan atas kenaikan target pajak air tanah dari Rp2 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp4 miliar pada tahun 2027.

​Namun, pertanyaan besar diajukan terkait jomplangnya target pendapatan pelayanan kesehatan. Target RSUD ’45 mendadak turun drastis dari Rp135 miliar lebih pada tahun 2026 menjadi hanya Rp45 miliar lebih di tahun 2027, sementara target RSUD Linggajati justru melonjak tajam dari Rp44 miliar menjadi Rp125 miliar lebih.

​Perhatian serius juga dialamatkan pada sektor lingkungan hidup dan fasilitas pelayanan publik. Fraksi Golkar mendesak penanganan darurat terhadap kondisi Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Desa Ciniru di Kecamatan Jalaksana yang mengalami masalah volume sampah tinggi serta keterbatasan sarana dan prasarana. Golkar juga mendorong pemenuhan tenaga ahli pengolahan lingkungan hidup yang spesifik.

​Sorotan mengejutkan turut diarahkan pada anggaran pencegahan, pengendalian, dan pemadaman kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang hanya dianggarkan sebesar Rp39 juta lebih.

Mengingat beban kerja dan risiko tinggi yang dihadapi petugas di lapangan, Fraksi Golkar menilai angka tersebut sangat minim dan meminta pemerintah memberikan perhatian layak berupa insentif risiko kerja, jaminan kesehatan, serta jaminan keselamatan kerja dan kematian.

​Selain itu, Golkar menyoroti kondisi fisik kantor-kantor kelurahan yang memprihatinkan, perbaikan infrastruktur jalan akses menuju destinasi wisata, kejelasan alokasi PSU perumahan senilai Rp46,2 miliar lebih, pengoptimalan Balai Benih Bikan (BBI), hingga percepatan regulasi turunan dan Perda Penyertaan Modal untuk transformasi BPR Kuningan menjadi Perseroda dengan memanfaatkan aset eks kantor BPBD.

​Dalam struktur pembiayaan, penerimaan pembiayaan tahun 2027 tercatat sebesar Rp25,5 miliar yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya, sementara pengeluaran pembiayaan dianggarkan Rp18,5 miliar lebih untuk pembayaran utang daerah.

Dengan selisih pendapatan dan belanja yang menciptakan defisit sebesar Rp7 miliar, diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp7 miliar. Fraksi Golkar berpesan agar pengeluaran pembiayaan ditempatkan secara hati-hati setelah urusan wajib terpenuhi.