SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
Siwindu.com – Capaian pembangunan Kabupaten Kuningan pada tahun pertama pemerintahan Bupati Dian Rachmat Yanuar dan Wakil Bupati Tuti Andriyani menunjukkan sejumlah indikator positif. Namun, di balik pertumbuhan ekonomi yang mencapai 7,01 persen, sejumlah pekerjaan rumah masih menanti penyelesaian.
Catatan tersebut mengemuka dalam Ngopda (Ngobrol Perkara Daerah) Volume 4 yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Kuningan di Lapangan Pandapa Paramarta, Rabu (7/10/2026).
Mengusung tema “Meninjau Kembali Program Kuningan Melesat”, forum ini menjadi ruang evaluasi terhadap penerjemahan visi-misi kepala daerah ke dalam program pembangunan.
Dalam forum tersebut, HMI mempertemukan unsur pemerintah daerah dan legislatif untuk membahas capaian, kendala, serta konsistensi pelaksanaan program pembangunan yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Ketua Umum HMI Cabang Kuningan, Muhammad Naufal Harist, menegaskan, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk mengawal jalannya pemerintahan, termasuk memastikan program yang dijanjikan tidak berhenti sebatas dokumen perencanaan.
“Ngopda yang diinisiasi Bidang Partisipatif Pembangunan Daerah (PPD) HMI Kuningan menjadi wadah bagi kami untuk terus mengawal dan meninjau kembali program yang dicanangkan Bupati Dian Rachmat Yanuar dan Wakil Bupati Tuti Andriyani,” ujar Naufal.
Ia menilai, ruang diskusi semacam ini penting untuk menjaga komunikasi antara mahasiswa dan para pemangku kepentingan, sekaligus mendorong keterbukaan dalam mengevaluasi kebijakan pemerintah.
“Ruang diskusi ini menjadi bentuk kepedulian kami terhadap pemerintah daerah, terutama agar apa yang dicanangkan dalam RPJMD benar-benar terealisasikan,” katanya.
Dalam pemaparan pemerintah daerah, Kepala Bidang Perencanaan, Data, dan Evaluasi (PDE) Bappeda Kuningan, Budi Nugraha Abadi, menyampaikan bahwa sejumlah indikator makro pembangunan menunjukkan tren positif.
Pertumbuhan ekonomi Kuningan pada 2025 tercatat mencapai 6,98 persen, melampaui target yang berada pada kisaran 5,2 hingga 5,7 persen. Tren tersebut berlanjut pada triwulan pertama 2026 dengan pertumbuhan mencapai 7,01 persen.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat dari 71,56 menjadi 72,31, melampaui target 71,65. Sementara tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 7,59 persen.
Di sektor kemiskinan, persentasenya turun 1,14 poin menjadi 10,74 persen. Angka tersebut disebut sebagai yang terendah dalam sejarah data daerah, dengan perkiraan sekitar 12 ribu warga keluar dari garis kemiskinan dalam kurun satu tahun.
Meski demikian, deretan angka positif itu belum berarti seluruh persoalan pembangunan terselesaikan. Budi mengakui masih ada indikator yang perlu didorong agar sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
Persentase ketidakcukupan konsumsi pangan, misalnya, turun dari 5,83 persen menjadi 4,52 persen, tetapi masih di atas target 4,23 persen. Persoalan stunting juga masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan penanganan bersama.
Kesenjangan antara target dan realisasi turut terlihat pada sejumlah program pembangunan fisik.
Pembangunan ruang kelas baru pada 2025 baru mencapai delapan unit dari target 100 unit. Sementara penyaluran alat bantu bagi penyandang disabilitas baru terealisasi 98 unit dari target 250 unit. Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi pesantren mencapai 15 unit dari target 25 unit.
Di sektor pendidikan, rata-rata lama sekolah tercatat 7,91 tahun, masih di bawah target 8,2 tahun. Adapun tingkat kemantapan jalan berada pada angka 78,22 persen, belum mencapai target 82,35 persen.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga baru mencapai 79,8 persen dari target. Catatan-catatan tersebut menjadi bagian penting dalam evaluasi, sebab keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari indikator yang melampaui target, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menyelesaikan persoalan yang masih tertinggal.
Budi juga memaparkan sejumlah program unggulan yang mencatat realisasi melampaui target tahunan.
Program bursa kerja menjadi salah satu capaian yang menonjol. Dari target 2.500 lowongan, pemerintah mencatat 13.358 lowongan telah dibuka, dengan 3.280 orang berhasil ditempatkan.
Rehabilitasi rumah tidak layak huni (rutilahu) mencapai 240 unit dari target 145 unit. Rehabilitasi ruang kelas mencapai 307 unit dari target 200 unit, sedangkan pemeliharaan dan pembangunan irigasi mencapai 235 unit dari target 100 unit.
Pada sektor investasi, terdapat 181 investor baru skala menengah ke bawah dari target 100 investor. Program bantuan sosial pangan dan tunai terealisasi sebanyak 1.864 paket dari target 800 paket.
Sementara itu, beasiswa bagi 1.000 santri, insentif bagi 1.000 guru ngaji, dan subsidi pupuk sebanyak 30 ribu ton disebut telah terealisasi sesuai target.
Di bidang tata kelola pemerintahan, predikat reformasi birokrasi A, nilai SAKIP B, serta opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) juga berhasil dipertahankan.
Namun, capaian antarsektor belum merata. Jika dibandingkan dengan target akhir 2029, program bursa kerja telah melampaui sasaran lima tahunan.
Pembangunan irigasi mencapai 47 persen dari target akhir, investasi baru 36 persen, rehabilitasi ruang kelas 31 persen, dan rutilahu 24 persen.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa capaian program unggulan masih perlu dibaca secara proporsional. Program yang melampaui target tahunan tetap penting, tetapi sektor yang realisasinya masih rendah juga membutuhkan perhatian agar target pembangunan lima tahunan dapat tercapai.
Aspek lain yang menjadi perhatian dalam evaluasi adalah kontribusi pembiayaan dari luar APBD Kabupaten Kuningan.
Budi memaparkan, rehabilitasi ruang kelas terealisasi sekitar Rp37,7 miliar melalui kombinasi APBD dan program revitalisasi APBN. Pembangunan irigasi sekitar Rp12,7 miliar juga mencakup dukungan dana aspirasi APBN.
Penanganan jalan mencapai sekitar Rp68,5 miliar, termasuk dukungan melalui Instruksi Presiden tentang Jalan Daerah. Adapun program rutilahu memadukan sumber pembiayaan dari PAD, APBD provinsi, dan APBN.
Menurut Budi, kemampuan pemerintah daerah menarik dukungan pembiayaan dari luar APBD kabupaten merupakan salah satu bagian penting dalam strategi pembangunan.
Dukungan tersebut menjadi sumber daya tambahan untuk memperluas jangkauan program. Namun, evaluasi terhadap hasil pembangunan tetap perlu melihat capaian secara menyeluruh, termasuk kesesuaian dengan target, kebutuhan masyarakat, dan keberlanjutan program.
Sementara itu, Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy menegaskan, visi-misi Kuningan Melesat harus menjadi pijakan bersama seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Menurutnya, visi-misi tersebut lahir dari proses politik melalui Pilkada. Setelah Dian Rachmat Yanuar dan Tuti Andriyani terpilih serta dilantik, janji kampanye harus diterjemahkan menjadi peta jalan pembangunan selama lima tahun.
Ia menjelaskan, MELESAT merupakan akronim dari Maju, Empowering, Lestari, Agamis, dan Tangguh. Nuzul menekankan bahwa perbedaan pilihan politik selama Pemilu tidak seharusnya terus terbawa dalam pelaksanaan pemerintahan. Seluruh pihak perlu kembali berfokus pada kepentingan masyarakat.
“Pada saat kita melaksanakan Pemilu, kita berbeda pilihan. Pada saat kampanye, kita berbeda menyampaikan apa yang kita kehendaki. Tapi setelah itu selesai, maka selesai jugalah. Itulah esensi dari sebuah demokrasi,” tegasnya.
Meski mendorong kolaborasi, Nuzul menegaskan bahwa DPRD tetap memiliki fungsi pengawasan, selain fungsi anggaran dan pembentukan peraturan daerah.
“Walaupun di publik kita sebagai lembaga pengawasan yang selalu mengawasi, seolah-olah kita selalu berhadap-hadapan, padahal tidak,” ujarnya.
Ia menjelaskan, perbedaan pandangan antara DPRD dan pemerintah daerah dalam pembahasan anggaran maupun kebijakan merupakan bagian dari mekanisme demokrasi. Kritik diperlukan agar pelaksanaan kebijakan tetap sesuai perencanaan dan kepentingan masyarakat.
Nuzul juga menyinggung polemik pembangunan Tugu Bola Dunia sebagai salah satu persoalan yang perlu dikritisi dan dievaluasi bersama. DPRD, katanya, telah turun langsung untuk melihat persoalan tersebut sebagai bagian dari fungsi pengawasan.