SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
Siwindu.com – Dinamika di tubuh DPRD Kabupaten Kuningan belakangan ini kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah isu mencuat hampir bersamaan, mulai dari dugaan persoalan etik hingga penanganan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Disdikbud yang kini masih dalam proses pembahasan Komisi IV.
Isu yang beredar di tengah masyarakat menyebut adanya dugaan persoalan pribadi yang menyeret oknum anggota dewan terkait perempuan. Selain itu, muncul pula kabar dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang disebut-sebut melibatkan anggota legislatif lainnya, meski hingga kini belum ada konfirmasi resmi.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak DPRD Kabupaten Kuningan maupun Badan Kehormatan (BK) DPRD yang memiliki kewenangan menangani persoalan kode etik anggota dewan berdasarkan laporan masyarakat.
Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy juga enggan berkomentar terkait isu-isu yang berkembang dan memilih tidak merespons hal-hal di luar agenda resmi lembaga.
Namun demikian, Nuzul memberikan penegasan khusus terkait persoalan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) hasil temuan BPK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2024/2025.
Menurutnya, temuan tersebut saat ini tengah dalam pembahasan oleh Komisi IV DPRD Kuningan bersama pihak terkait sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap tindak lanjut rekomendasi BPK.
“Untuk soal TGR, saya jamin Komisi IV tidak akan masuk angin,” singkat Nuzul saat berbincang di ruang lobi DPRD.
Ia menegaskan, DPRD melalui Komisi IV berkomitmen mengawal proses penyelesaian TGR tersebut agar berjalan sesuai ketentuan, mengingat temuan tersebut melibatkan banyak satuan pendidikan.
Di tengah mencuatnya berbagai isu tersebut, aktivitas DPRD Kuningan tetap berjalan. Dalam beberapa hari terakhir, para anggota dewan melalui komisi masing-masing tengah disibukkan dengan agenda rapat bersama mitra kerja dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kuningan Tahun Anggaran 2025.
Seperti yang terpantau Senin (13/4/2026), sejumlah komisi menggelar rapat intensif membahas evaluasi kinerja perangkat daerah, ada pula Komisi yang turun ke lapangan dalam rangka Kunjungan Dalam Daerah (KDD). Namun demikian, perhatian publik juga tertuju pada perkembangan penanganan TGR Disdikbud yang saat ini masih dalam proses pembahasan di Komisi IV DPRD.
Kondisi tersebut memicu reaksi dari kalangan mahasiswa. Ratusan massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kuningan dikabarkan akan menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Kuningan, Selasa (24/4/2026).
Dalam surat pemberitahuan aksi, mahasiswa menyatakan akan mempertanyakan sejauh mana keseriusan DPRD dalam mengawal tindak lanjut temuan BPK tersebut, termasuk menyoroti persoalan dana Taspen bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Mahasiswa juga meminta agar sejumlah pihak dapat dihadirkan dalam forum DPRD, di antaranya Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar, Sekretaris Daerah (Sekda) Uu Kusmana, serta Kepala BPKAD Kabupaten Kuningan Deden Kurniawan Sopandi.
Situasi tersebut menempatkan DPRD Kuningan dalam sorotan publik yang cukup besar. Di satu sisi, lembaga legislatif dituntut tetap menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, sementara di sisi lain, berbagai isu yang berkembang memerlukan klarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.
Publik kini menanti langkah resmi DPRD, khususnya melalui Badan Kehormatan, dalam merespons isu-isu yang beredar, sekaligus memastikan transparansi dalam pengawalan penyelesaian temuan BPK di sektor pendidikan tersebut.
