SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
Siwindu.com – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Ustadz H Dwi Basyuni Natsir Lc, menegaskan dukungannya terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang tengah digalakkan pemerintah, termasuk soal pengadaan mobil dinas untuk pimpinan DPRD. Menurutnya, semangat utama dari kebijakan ini adalah efisiensi dan penghematan demi kepentingan masyarakat.
Dalam pernyataannya, Dwi mengungkapkan, awalnya sempat muncul penolakan terhadap pengadaan mobil dinas. Namun, setelah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk perhitungan penghematan jangka panjang, wacana tersebut didukung bersama.
“Semangatnya adalah efisiensi dan menyelesaikan masalah anggaran. Insya Allah ini akan didukung semua pihak,” ujarnya kepada sejumlah jurnalis di gedung DPRD Kuningan, Jumat (11/4/2025) siang.
Ia juga menambahkan bahwa keputusan semacam ini bukan semata keinginan legislatif, tetapi bagian dari sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.
Lebih lanjut, Dwi menjelaskan, perhitungan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menunjukkan bahwa pengadaan mobil dinas untuk pimpinan DPRD lebih hemat dibandingkan pemberian tunjangan transportasi selama lima tahun.
“Saya dengar langsung dari tim TAPD, justru lebih hemat kalau pengadaan mobil dinas,” ungkapnya.
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa dirinya secara pribadi tidak mempermasalahkan apakah menggunakan mobil dinas atau tidak. “Saya pribadi sebagai pimpinan baru, belum ada selera apa-apa. Intinya, selama itu untuk efisiensi dan demi masyarakat, saya sangat mendukung,” tegas Ketua DPD PKS Kabupaten Kuningan itu.
Ia juga berharap agar penjelasan terkait kebijakan ini disampaikan langsung oleh pihak eksekutif kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. “Silakan disampaikan oleh eksekutif kepada publik, biar jelas bahwa ini bukan semata-mata soal fasilitas, tapi bagian dari upaya penghematan,” pungkasnya.
Pernyataan ini muncul di tengah perdebatan publik soal pengadaan mobil dinas pimpinan DPRD yang sebelumnya sempat menuai pro dan kontra. Namun dengan penjelasan dan perhitungan yang dianggap lebih rasional, kebijakan tersebut kini mengarah pada semangat efisiensi anggaran dan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat.
