SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
Siwindu.com – Polemik pengadaan mobil dinas bagi pimpinan DPRD Kuningan masih menjadi sorotan publik. Di tengah derasnya kritik masyarakat terhadap kebijakan tersebut, muncul komentar tajam dari seorang mantan anggota dewan yang enggan disebutkan namanya.
Menurutnya, tidak semestinya pimpinan DPRD melempar tanggung jawab kepada Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) dalam perkara ini. Ia menegaskan bahwa kebijakan pengadaan mobil dinas merupakan hasil pembahasan bersama antara pihak legislatif dan eksekutif, sehingga diperlukan tanggung jawab bersama pula dalam memberikan penjelasan kepada publik.
“Kok Pimpinan Dewan menyalahkan Pj Sekda? Kan kebijakan soal pengadaan mobil dinas pimpinan Dewan itu dibahas bersama-sama antara eksekutif dan legislatif. Harusnya yang cepat memberikan penjelasan kepada publik itu ya pimpinan DPRD, masa yang begini gak berani ngomong ke publik,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti soal kepekaan terhadap kondisi keuangan daerah yang saat ini tengah mengalami tekanan. Ia mempertanyakan keputusan untuk segera melakukan penghapusan (dum) mobil dinas pimpinan sebelumnya, yang menurutnya masih bisa dimanfaatkan oleh pimpinan saat ini.
“Lagian, mestinya melihat betul-betul kondisi keuangan daerah. Ini sedang efisiensi, APBD sedang tidak baik-baik saja. Yang mobil dinas pimpinan Dewan sebelumnya kenapa buru-buru di-dum? Walaupun ada regulasinya, kan bisa ditunda dulu, bisa jadi aset,” sambungnya.
“Beruntung yang 2 pimpinan incumbent, dapat dum, dapat juga mobil dinas yang baru. Dimana kepedulian terhadap daerah?,” imbuhnya sedikit sindiran.
Ia tidak menampik bahwa secara regulasi pengadaan mobil dinas memang dibenarkan, dengan opsi penggantian melalui tunjangan transportasi jika tidak dilakukan. Namun, dalam situasi keuangan yang tidak stabil, menurutnya semestinya para pemangku kebijakan menunjukkan sensitivitas dan kebijaksanaan lebih.
“Reses juga kan bisa hanya satu kali saja, karena kondisi keuangan. Di daerah lain juga bisa kok. Saya mohon pimpinan Dewan sekarang harus lebih bijak melihat kondisi saat ini, jangan sampai malah melukai hati masyarakat,” imbuhnya.
Tak hanya kepada pimpinan DPRD, kritik tajam juga diarahkan kepada pimpinan daerah saat dipimpin Pj Bupati Iip Hidajat, yang menyepakati adanya dump mobil dinas pimpinan Dewan periode lalu, padahal stabilitas keuangan daerah sedang terganggu, dan sejak beberapa tahun ini menjadi sorotan publik.
“Untuk pimpinan Dewan, wajar menuai banyak kritikan, justru telat memberikan penjelasan penuh ke publik. Jangan malah lempar tanggung jawab ke Sekda. Kalau ingin lebih jelas, ajak saja itu perwakilan masyarakat yang mengkritik untuk dialog langsung,” pungkasnya.
Mantan anggota dewan yang dikenal kritis itu berharap agar seluruh pihak yang terkait dapat menyikapi persoalan ini dengan bijak, transparan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat di tengah tantangan fiskal daerah.
