SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
Siwindu.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Kuningan melontarkan kritik tajam terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026. PKB menilai sejumlah asumsi dalam rancangan tersebut terlalu optimistis, bahkan berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam keuangan daerah jika tidak disertai perhitungan yang matang.
Pandangan Umum (PU) Fraksi PKB itu disampaikan juru bicara Hj Inayah Hadiatnika SPdI dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kuningan, Selasa (7/10/2025).
Dalam penyampaiannya, Fraksi PKB menyoroti lonjakan target pendapatan daerah yang dinilai tidak realistis. Salah satu yang paling disorot adalah target retribusi daerah yang melonjak tajam dari Rp21,66 miliar tahun 2025 menjadi Rp219,24 miliar di tahun 2026.
“Lonjakan hampir sepuluh kali lipat ini tentu perlu dijelaskan secara detail. Apakah didukung oleh basis data yang kuat, atau hanya target yang beresiko tidak tercapai dan ujung-ujungnya membebani rakyat?,” tegas Inayah dalam pandangannya.
Selain itu, Fraksi PKB juga menyoroti penurunan belanja modal dari Rp189,33 miliar menjadi Rp146,05 miliar. Padahal, menurutnya, belanja modal memiliki peran penting dalam mendukung infrastruktur dan pelayanan publik.
“Belanja yang langsung dirasakan masyarakat justru turun, sementara belanja operasi naik cukup signifikan. Ini perlu kejelasan prioritas pembangunan yang pro-rakyat,” ujarnya.
Fraksi PKB turut menyinggung persoalan aset daerah yang belum tertangani, seperti lahan untuk proyek Jalan Lingkar Timur Selatan (JLTS) yang disebut masih mangkrak. Inayah meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan dan solusi konkret agar aset tersebut tidak menjadi beban anggaran di masa depan.
Sorotan lain diarahkan pada struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD). PKB menilai adanya perubahan besar dalam komponen PAD perlu dijelaskan secara terbuka, terutama terkait penurunan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta anjloknya pos lain-lain PAD yang sah dari Rp188,34 miliar menjadi Rp16,74 miliar.
“Transparansi harus diutamakan. Komponen mana yang naik, mana yang turun, dan apa penyebabnya harus dijelaskan agar publik bisa menilai arah kebijakan fiskal daerah,” pinta Inayah.
Dalam sektor ketenagakerjaan, Fraksi PKB menilai RAPBD 2026 belum menampilkan program konkret untuk menekan angka pengangguran. Fraksi meminta Dinas Sosial dan Tenaga Kerja menyajikan data terbaru serta langkah-langkah nyata untuk menurunkan angka pengangguran pada tahun mendatang.
“Tanpa data dan target yang jelas, program pemberdayaan ekonomi hanya akan menjadi jargon,” tutur Inayah.
Tak kalah penting, Fraksi PKB juga menyinggung tidak adanya rencana penerimaan pembiayaan dalam RAPBD 2026. Padahal, sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun 2025 diperkirakan masih akan menjadi penopang. PKB mendesak pemerintah agar memberikan proyeksi pembiayaan secara terbuka guna menghindari potensi defisit atau keterlambatan pembayaran kegiatan.
“Fraksi PKB menuntut pemerintah daerah agar menyampaikan dasar kenaikan target retribusi, langkah penyelesaian aset mangkrak seperti JLTS, rincian alokasi belanja publik, serta proyeksi pembiayaan daerah. Kita ingin RAPBD yang realistis dan berpihak pada masyarakat, bukan sekadar angka-angka di atas kertas,” harapnya.
Fraksi PKB, lanjut Inayah, menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh pembahasan RAPBD 2026 agar tidak terulang persoalan fiskal seperti gagal bayar yang pernah menghantui keuangan daerah.
