Dudy Pamuji Ungkap Banyak BUMD Jabar “Sakit”, Harus Dirawat Sebelum Terlambat!

Siwindu.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Golkar, H Dudy Pamuji SE MSi, melontarkan pernyataan tegas terkait kondisi sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Barat yang dinilainya tengah berada dalam situasi memprihatinkan.

Saat diwawancara Siwindu.com usai kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Aula Kelurahan Windusengkahan, Kecamatan/Kabupaten Kuningan yang dihadiri aparat kelurahan, tokoh masyarakat, pemuda Karang Taruna, dan undangan lainnya, Senin (17/11/2025) siang, Dudy menyebut banyak BUMD yang saat ini sedang “sakit” dan harus segera ditangani.

“Sekarang kondisinya tidak baik-baik saja. Banyak BUMD yang sedang ‘sakit’ dan butuh perawatan supaya kembali sehat dan bisa melejit lagi,” ujar Dudy.

Dudy turut menyoroti proses penentuan komisaris Bank Jabar Banten (BJB) yang hingga kini belum rampung.

“Ada dua nama yang belum lolos fit and proper. Penentuannya nanti kembali kepada internal BJB dan kepala daerah,” jelasnya.

Ia mengatakan, pembahasan detail belum dilakukan karena surat resminya pun belum masuk ke komisi DPRD Jabar.

Saat ini, kata Dudy, DPRD Jabar tengah melakukan kunjungan kerja untuk mengevaluasi seluruh BUMD. Dari 41 BUMD yang ada, sekitar 80 persen dinilai membutuhkan penanganan serius.

“Kami sedang membedah satu per satu. Banyak yang harus dibereskan supaya BUMD ini bisa berkontribusi optimal,” katanya.

Dudy menyinggung masalah transparansi informasi yang kerap menjadi kendala dalam pengawasan dewan.

“Sering kali dewan ditanya ke mana saja?. Padahal kita tidak pernah menerima tembusan atau informasi soal proyek yang sedang berjalan,” ungkapnya.

Contohnya, ia menyebut adanya pekerjaan jalan dan gorong-gorong yang tidak pernah disampaikan ke komisi berwenang, sehingga dewan kerap dituding kurang optimal dalam pengawasan.

Terkait isu pengembalian sejumlah aset atau unit usaha dari provinsi ke kabupaten/kota, termasuk Waduk Darma Kuningan, Dudy menekankan pentingnya kajian mendalam.

“Dulu diambil alih provinsi, sekarang mau diambil lagi oleh kabupaten. Harus ada evaluasi, kenapa dulu diambil, kenapa sekarang mau kembali. Itu dibahas dalam RDP nanti,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Dudy menyampaikan pesan tentang arah pembangunan daerah.

“Pemimpin yang baru harus melanjutkan program bagus, memperbaiki yang kurang, dan mengganti yang tidak bagus. Itu cara memajukan daerah,” tegasnya.