SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
SIWINDU.COM – Pemerintah Kabupaten Kuningan memberikan peringatan serius kepada para penyelenggara dapur Mitra SPPG Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sejumlah persoalan krusial mulai dari ketidakjelasan layanan saat libur sekolah, validitas data penerima, hingga pengelolaan limbah dapur terungkap dalam rapat koordinasi di Aula Setda Kuningan, Senin (22/12/2025).
Sorotan pertama mengarah pada belum adanya kepastian layanan MBG selama masa libur sekolah. Ketua Satgas MBG Kuningan, U Kusmana, yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, menegaskan hingga kini belum ada kesepakatan resmi antara Mitra SPPG MBG dan pihak sekolah.
“Untuk libur sekolah kami masih menunggu kesepakatan dari Mitra SPPG MBG dan kepala sekolah. Apakah tetap diberikan seperti hari biasa atau ada aturan baru,” ujar Uu, sapaan akrabnya.
Ia menegaskan, keputusan tersebut akan ditetapkan melalui rapat khusus kedua belah pihak. Meski demikian, Pemda memastikan kelompok B3 seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita tetap menjadi perhatian utama.
Namun, rapat koordinasi itu justru membuka masalah yang lebih mendasar. Evaluasi menyeluruh Pemda menemukan banyak aturan vital yang belum dipenuhi oleh dapur-dapur MBG di Kuningan.
Mulai dari ketiadaan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), ketidaklayakan tenaga kerja, menu yang tidak sesuai standar gizi, pelanggaran lingkungan, hingga minimnya pelibatan potensi ekonomi lokal.
Kepala Dinas Kesehatan Kuningan, dr. Edi Martono, mengungkapkan persoalan serius terkait ketidakakuratan data kesehatan penerima MBG.
“Masih ada laporan SPPG yang tidak memegang data valid, baik jumlah ibu hamil, anak stunting, maupun anak dengan riwayat alergi,” tegasnya.
Akibatnya, lanjut Edi, menu MBG disajikan seragam tanpa mempertimbangkan kebutuhan usia dan kondisi kesehatan.
“Menu anak di atas lima tahun tentu tidak bisa disamakan dengan menu balita,” tambahnya.
Dari sisi lingkungan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kuningan Usep Sumirat mengungkap fakta yang tak kalah mengkhawatirkan. Dari ratusan dapur MBG yang beroperasi, baru 8 unit IPAL yang memenuhi standar.
“Sekitar 120 dapur lainnya belum memenuhi syarat pengelolaan limbah,” ungkap Usep.
Menanggapi berbagai catatan tajam Pemda tersebut, Ketua Forum Paguyuban SPPG MBG Kuningan, H Udin Kusnedi, menyatakan komitmennya untuk patuh pada regulasi.
“Kami akan mengikuti aturan pemerintah daerah. Kehadiran Mitra SPPG MBG ini sejatinya sudah menyiapkan segalanya,” katanya.
Terkait isu minimnya pelibatan ekonomi lokal, Udin juga membantah keras.
“Soal bahan baku lokal, kami justru mempertanyakan badan usaha mana yang mampu mencukupi kebutuhan MBG dalam skala besar,” ujarnya.
Pemda menegaskan, Program MBG adalah kebijakan strategis nasional yang tidak hanya menyangkut gizi, tetapi juga kesehatan publik, keselamatan lingkungan, dan demokrasi ekonomi.
Karena itu, peringatan ini menjadi alarm keras agar penyelenggara SPPG segera berbenah. Jika tidak, pengawasan ketat hingga evaluasi lanjutan dipastikan akan terus dilakukan demi menjaga kualitas generasi masa depan di Kabupaten Kuningan.
