Setahun Dian–Tuti Memimpin Kuningan, Antara Pengetatan Anggaran dan Taruhan Investasi

SIWINDU.COM – Tahun 2025 menjadi tahun konsolidasi bagi Pemerintah Kabupaten Kuningan di bawah kepemimpinan Bupati Dian Rachmat Yanuar dan Wakil Bupati Tuti Andriani. Sejumlah kebijakan strategis ditempuh, mulai dari penataan keuangan daerah, pembenahan birokrasi, hingga pembukaan ruang investasi sebagai motor penggerak ekonomi.

Berdasarkan rilis dan pemberitaan resmi Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Kuningankab.go.id, fokus utama pemerintahan di tahun pertama kepemimpinan Dian–Tuti adalah pemulihan kondisi fiskal daerah dan penguatan fondasi pembangunan jangka menengah.

Pemkab Kuningan menempuh kebijakan efisiensi belanja dan penajaman program prioritas, seiring upaya menyelesaikan kewajiban keuangan daerah yang tertunda. Langkah ini disebut sebagai prasyarat penting agar program pembangunan tidak kembali tersandera persoalan anggaran di tahun-tahun berikutnya.

Dalam sejumlah kesempatan, Bupati Dian Rachmat Yanuar menegaskan, stabilitas fiskal menjadi dasar agar pemerintah daerah dapat bergerak lebih leluasa dalam meningkatkan pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sepanjang 2025, Pemkab Kuningan juga mengarahkan perhatian pada penguatan layanan dasar masyarakat. Penurunan angka kemiskinan, meski belum drastis, menjadi salah satu indikator sosial yang terus dipantau.

Program bantuan untuk RT/RW, LPM, serta perhatian terhadap pendidikan keagamaan dan pesantren menjadi bagian dari kebijakan sosial yang diklaim sebagai upaya memperkuat ketahanan masyarakat dari level paling bawah.

Di tengah keterbatasan APBD, investasi menjadi taruhan utama. Pemkab Kuningan aktif mempromosikan potensi daerah, termasuk sektor industri dan UMKM.

Rencana masuknya investasi skala besar di sektor manufaktur dinilai berpotensi membuka lapangan kerja dan menekan angka pengangguran.
Namun demikian, publik masih menanti realisasi konkret dari berbagai komitmen investasi tersebut, seiring kebutuhan akan transparansi dan kepastian dampak bagi masyarakat lokal.

Tahun 2025 juga diwarnai rotasi dan mutasi pejabat struktural, serta pengangkatan ribuan PPPK. Pemerintah daerah menyebut langkah ini sebagai bagian dari penataan organisasi agar lebih adaptif dan profesional.

Di sisi lain, dinamika birokrasi tersebut tak lepas dari sorotan publik dan kritik, terutama terkait konsistensi kinerja dan efektivitas pelayanan.

Secara keseluruhan, 2025 menjadi tahun meletakkan fondasi bagi pemerintahan Dian–Tuti. Belum banyak lompatan besar, namun arah kebijakan mulai terlihat, mulai menata keuangan, membenahi birokrasi, dan menyiapkan ruang pertumbuhan ekonomi.

Tahun-tahun berikutnya akan menjadi ujian sesungguhnya, apakah fondasi yang dibangun pada 2025 mampu bertransformasi menjadi percepatan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat Kuningan.