Masyarakat Desak Desa Penyangga jadi Prioritas Pemanfaatan Air Ciremai

SIWINDU.COM – Masyarakat Kabupaten Kuningan mendesak agar desa-desa penyangga kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) dijadikan prioritas utama dalam pemanfaatan sumber daya air. Desakan ini muncul seiring masih terbatasnya akses air bersih yang dirasakan warga di wilayah hulu, meski berada dekat dengan sumber mata air Ciremai.

Desa-desa penyangga Gunung Ciremai tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Kuningan, di antaranya Cigugur, Cilimus, Jalaksana, Mandirancan, Pasawahan, Darma, Japara, dan Kramatmulya, dengan luasan kawasan hutan yang masuk wilayah administrasi desa mencapai ratusan hingga ribuan hektare. Wilayah ini berfungsi sebagai kawasan tangkapan air sekaligus benteng utama kelestarian ekosistem Gunung Ciremai.

Salah satu warga Kuningan, Ade Ahmadi, menilai sudah saatnya kebijakan pengelolaan air Ciremai berpihak secara adil kepada masyarakat desa penyangga yang selama ini memikul beban konservasi.

“Desa penyangga menjaga hulu, menjaga hutan, dan menjaga mata air. Sudah semestinya mereka menjadi prioritas dalam pemanfaatan air. Jangan sampai air dari Ciremai justru lebih banyak dinikmati daerah lain, sementara warga penyangga masih kekurangan,” ujar Ade, Minggu (1/2/2026).

Ia menambahkan, masyarakat desa penyangga selama ini telah berkontribusi besar dalam menjaga kelestarian kawasan, mulai dari pembatasan aktivitas pemanfaatan lahan hingga keterlibatan langsung dalam upaya konservasi. Namun, kontribusi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan pemenuhan hak dasar masyarakat, khususnya akses air bersih.

“Warga sudah berkorban demi kelestarian Ciremai. Ini bukan soal menutup akses bagi daerah lain, tapi soal keadilan. Hak dasar masyarakat hulu jangan diabaikan,” tegasnya.

Berdasarkan data desa penyangga yang dihimpun dari berbagai sumber, sejumlah desa di Kabupaten Kuningan seperti Seda, Kaduela, Cisantana, Pajambon, dan Linggajati tercatat memiliki luasan kawasan Ciremai yang signifikan. Kondisi serupa juga terjadi di wilayah Kabupaten Majalengka, yang sebagian desanya berada langsung di kawasan penyangga Gunung Ciremai.

Masyarakat berharap pemerintah daerah, Balai TNGC, serta instansi terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pemanfaatan air Gunung Ciremai. Kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih transparan, berkeadilan, dan berorientasi pada keberlanjutan, dengan menempatkan desa penyangga sebagai subjek utama.

“Kalau desa penyangga diperkuat dan disejahterakan, kelestarian hutan dan keberlanjutan air ke hilir juga akan terjamin,” pungkas Ade.