SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
Siwindu.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kuningan menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kabupaten Kuningan, Jalan RE Martadinata, Ancaran, Selasa (14/4/2026) siang.
Aksi berlangsung cukup tegang namun kondusif, dengan puluhan aparat kepolisian dari Polres Kuningan terlihat melakukan pengawalan ketat. Sejumlah personel berjaga di pintu gerbang gedung DPRD untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
Di tengah terik siang, massa aksi silih berganti menyampaikan orasi. Mereka menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2024–2025.
Mahasiswa menilai temuan BPK yang mencakup berbagai sektor, mulai dari pengadaan laptop hingga proyek fisik, tidak bisa dianggap sebagai persoalan administratif biasa. Mereka menuntut keterbukaan penuh kepada publik, termasuk kejelasan pihak yang harus bertanggung jawab.
“Ini bukan sekadar angka. Ini uang rakyat. Harus jelas ke mana alirannya dan siapa yang bertanggung jawab,” tegas salah satu orator.
Massa juga mendesak DPRD agar tidak hanya membahas temuan tersebut di ruang rapat, tetapi memastikan hasilnya transparan dan diketahui publik.
Aksi tersebut dipicu mencuatnya temuan BPK RI Tahun 2025 yang menunjukkan adanya berbagai persoalan dalam pengelolaan anggaran pendidikan.
Mulai dari selisih pengadaan laptop, kekurangan volume pekerjaan fisik, kelebihan pembayaran, hingga kekurangan setor pajak dana BOS.
Mahasiswa menilai, banyaknya temuan yang tersebar menjadi sinyal kuat lemahnya pengawasan di sektor pendidikan.
Aksi mahasiswa ini langsung dihadapi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, H Ujang Kosasih dari Fraksi PKB dan Saw Tresna Seotiani dari Fraksi Golkar, bersama sejumlah anggota DPRD lainnya.
Kehadiran pimpinan DPRD ini menjadi perhatian massa, yang berharap tuntutan mereka tidak hanya didengar, tetapi juga ditindaklanjuti secara konkret.
Dalam orasinya, mahasiswa juga mengingatkan DPRD, khususnya Komisi IV agar tidak “masuk angin” dalam mengawal persoalan tersebut.
“DPRD jangan hanya jadi penonton. Jangan sampai kasus ini tenggelam tanpa kejelasan,” teriak massa seraya menegaskan akan terus mengawal proses pembahasan di Komisi IV DPRD hingga ada kepastian penyelesaian.
