SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
Siwindu.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Kuningan menegaskan, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Kabupaten Kuningan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bukan berarti pengelolaan keuangan daerah telah sepenuhnya terbebas dari berbagai persoalan.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Kabupaten Kuningan, Hj Inayah Hadiatnika SPdI MPd, dalam Pandangan Umum (PU) Fraksi PKB terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD, Jumat (3/7/2026).
Meski begitu, Fraksi PKB mengapresiasi raihan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Namun, fraksi tersebut mengingatkan agar capaian tersebut tidak dijadikan ukuran bahwa tata kelola keuangan daerah sudah tanpa persoalan.
“Berulang kali kami telah mengingatkan bahwa bahkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI tidak menjadi jaminan bahwa Pemerintah Kabupaten Kuningan telah sepenuhnya patuh terhadap peraturan perundang-undangan serta bebas dari kecurangan maupun ketidakpatutan yang berpengaruh langsung terhadap penyajian laporan keuangan,” ujar Inayah.
Menurut Fraksi PKB, masih banyak aspek yang perlu mendapat perhatian serius, mulai dari efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, penentuan skala prioritas pembangunan, hingga penguatan integritas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Selain itu, Fraksi PKB menilai Pemerintah Kabupaten Kuningan masih dihadapkan pada sejumlah persoalan strategis yang memerlukan penanganan lebih serius. Di antaranya tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, masih adanya kasus stunting dan gizi buruk, serta belum optimalnya pembangunan sumber daya manusia.
Fraksi PKB juga menyoroti lemahnya daya saing daerah, khususnya di sektor ekonomi dan pariwisata. Kondisi tersebut dinilai semakin diperberat oleh melemahnya daya beli masyarakat, terbatasnya lapangan pekerjaan, serta banyaknya pasar tradisional yang mengalami penurunan aktivitas perdagangan.
Dalam sektor pendapatan daerah, Fraksi PKB mengkritisi rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari target PAD Tahun 2025 sebesar Rp479,05 miliar, realisasinya hanya mencapai Rp379,88 miliar atau sekitar 79,30 persen.
Fraksi PKB meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab rendahnya capaian PAD yang terus terjadi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk rendahnya realisasi retribusi daerah yang hanya mencapai sekitar 67,76 persen.
Tak hanya itu, Fraksi PKB juga menyoroti struktur belanja daerah yang masih didominasi belanja operasional, khususnya belanja pegawai, sementara porsi belanja modal dinilai masih terlalu kecil untuk mendorong pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKB kembali mengingatkan persoalan gagal bayar yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Fraksi PKB, kondisi itu dipicu oleh target PAD yang dinilai tidak realistis, penganggaran belanja yang tidak sepenuhnya memperhatikan kemampuan keuangan daerah, serta persoalan pengelolaan aset.
Fraksi PKB pun meminta Pemerintah Kabupaten Kuningan menjadikan evaluasi LPJ APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai momentum memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar lebih akuntabel, transparan, efektif, dan benar-benar berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
