SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
Siwindu.com – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kuningan mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Namun, di balik capaian tersebut, Fraksi Golkar memberikan sejumlah catatan kritis, mulai dari rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dominasi belanja pegawai, hingga tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Pandangan umum tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, H Didit Pamungkas SE MM, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kuningan dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Jumat (3/7/2026) sore.
Dalam pandangannya, Fraksi Golkar menegaskan, mekanisme pertanggungjawaban APBD merupakan bagian penting dari siklus pengelolaan keuangan daerah yang harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBD harus memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kuningan.
Fraksi Golkar memberikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Kuningan beserta seluruh jajarannya atas keberhasilan mengembalikan opini BPK dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati dan Wakil Bupati beserta seluruh jajarannya karena dalam kurun waktu satu tahun opini BPK bisa kembali kepada performa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kami menilai mengembalikan opini dari WDP ke WTP merupakan pekerjaan yang menantang dan membutuhkan kerja keras,” ujar Didit.
Selain itu, Fraksi Golkar juga mengapresiasi berbagai prestasi yang diraih Pemerintah Kabupaten Kuningan sepanjang tahun 2025, di antaranya Pinunjul Award atas keberhasilan pengendalian inflasi, peringkat II Penghargaan Pembangunan Daerah tingkat Jawa Barat, penghargaan peningkatan kinerja JDIH, hingga Anugerah Raksa Prasada bagi sekolah berbudaya lingkungan. Capaian tersebut diharapkan menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Di sisi lain, Fraksi Golkar menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru mencapai 79,30 persen dari target. Sorotan utama diarahkan pada rendahnya penerimaan Pajak Air Tanah yang hanya terealisasi 44,81 persen serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang hanya mencapai 25 persen.
“Untuk mengatasi tidak tercapainya target Pajak Air Tanah, Fraksi Partai Golkar mendukung pemerintah daerah melakukan pembaruan dan digitalisasi database, pendataan ulang sektor komersial, optimalisasi penegakan hukum, serta meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak,” tegas Didit.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah rendahnya realisasi retribusi parkir di tepi jalan umum yang hanya mencapai sekitar Rp644 juta dari target Rp1 miliar. Menurut Fraksi Golkar, kondisi tersebut menunjukkan masih lemahnya pengendalian internal dalam pengelolaan parkir.
“Fraksi Partai Golkar meminta kepada pemerintah daerah untuk bisa bertindak tegas terhadap perilaku-perilaku yang merugikan pemerintah serta menerapkan sistem digitalisasi dan mengoptimalkan kerja sama pengelolaan parkir,” katanya.
Pada sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Fraksi Golkar mengapresiasi kinerja PAM Tirta Kamuning, Bank Kuningan, dan Bank BJB yang mampu memenuhi target dividen. Namun, pemerintah diminta memberi perhatian serius terhadap PT LKM dan PDAU yang dinilai belum memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan daerah.
Fraksi Golkar juga menilai struktur APBD Kabupaten Kuningan masih didominasi belanja operasi, terutama belanja pegawai yang mencapai lebih dari Rp1,3 triliun. Kondisi tersebut dinilai membuat ruang fiskal untuk pembangunan melalui belanja modal menjadi relatif kecil.
“Fraksi Partai Golkar menilai bahwa struktur APBD Kuningan dari tahun ke tahun menunjukkan porsi total belanja modal jauh lebih kecil dibanding porsi belanja operasi. Hal ini menggambarkan masih lemahnya kemampuan anggaran dalam pembiayaan program dan kegiatan pembangunan,” ungkap Didit.
Selain mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Fraksi Golkar juga meminta pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, meningkatkan pelayanan BPJS Kesehatan, memperluas lapangan kerja, serta mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.
Menutup pandangan umumnya, atas nama Fraksi Golkar, Didit mengingatkan agar seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Fraksi Partai Golkar menghimbau agar seluruh rekomendasi yang tertuang dalam LHP BPK segera ditindaklanjuti, karena rekomendasi tersebut merupakan arahan resmi agar seluruh jajaran birokrasi segera menyusun langkah korektif,” pungkasnya.
