DPRD Jabar Dorong Wartawan Bersertifikat Dapat Insentif dari Pemerintah, Yomanius: Profesi Harus Dihargai

Siwindu.com – Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Yomanius Untung SPd MM, mendorong Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk memperjuangkan pemberian insentif bagi wartawan yang telah lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan mengantongi sertifikat kompetensi.

Usulan tersebut disampaikan Yomanius saat memberikan materi profesionalisme jurnalistik pada pembukaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI Jawa Barat Angkatan 77, 78, dan 79 di kampus Politeknik Mardira Majalengka Rabu (22/7/2026).

Menurutnya, wartawan merupakan profesi yang memiliki peran strategis dalam kehidupan demokrasi sehingga sudah semestinya mendapatkan perhatian pemerintah, termasuk dalam aspek kesejahteraan.

“Saya berharap dan mendorong kepada PWI Pusat agar mengajukan insentif kepada pemerintah bagi wartawan yang sudah bersertifikasi. Karena ini urusan profesi. Guru juga mendapatkan perhatian, maka profesi wartawan pun layak mendapat insentif,” tegas Yomanius.

Ia menilai, adanya insentif akan menjadi bentuk penghargaan negara terhadap wartawan yang telah memenuhi standar kompetensi dan menjalankan profesinya secara profesional.

Selain itu, Yomanius juga mendorong agar sistem kompetensi wartawan terus dikembangkan secara berjenjang sehingga menjadi bagian dari jenjang karier profesi, sebagaimana profesi lain yang memiliki tahapan kompetensi.

“Kompetensi itu harus berjenjang. Wartawan tidak bisa langsung berada di tingkat tertinggi, tetapi harus melalui proses pendidikan, pengalaman, dan pengujian. Itu yang akan memperkuat profesionalisme,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Yomanius turut menyinggung tantangan dunia jurnalistik di tengah perkembangan teknologi digital dan derasnya arus informasi. Menurutnya, kompetensi wartawan menjadi semakin penting agar media tetap mampu menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tak hanya berbicara mengenai dunia pers, Ketua Komisi V DPRD Jabar yang membidangi pendidikan itu juga memaparkan kondisi sektor pendidikan di Jawa Barat.

Ia mengungkapkan, kebutuhan anggaran pendidikan di Jawa Barat masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bahkan, pendapatan daerah yang belum mencapai target membuat ruang fiskal pemerintah semakin terbatas.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD untuk membiayai pendidikan yang berkualitas. Dibutuhkan solusi dan kebijakan yang tepat agar kualitas pembelajaran tetap terjaga,” katanya.

Yomanius juga menyoroti rendahnya capaian kompetensi akademik siswa, khususnya kemampuan bahasa Inggris yang menurutnya masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi dunia pendidikan di Jawa Barat.

Meski demikian, ia berharap peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan media massa sebagai mitra dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.

Di akhir penyampaian materinya, Yomanius kembali menegaskan harapannya agar PWI memperjuangkan kesejahteraan wartawan melalui skema insentif bagi pemegang sertifikat kompetensi.

“Profesi wartawan adalah profesi yang mulia dan memiliki tanggung jawab besar. Sudah saatnya ada perhatian terhadap kesejahteraan wartawan yang telah membuktikan kompetensinya melalui UKW,” pungkasnya.