Siwindu.com – Sejumlah pihak ketiga atau rekanan proyek infrastruktur Pemerintah Kabupaten Kuningan mulai angkat suara terkait tunggakan pembayaran yang belum juga cair hingga pertengahan Mei 2025. Salah satu pihak rekanan, Imam, mengaku kecewa dan frustrasi dengan janji-janji pencairan yang tak kunjung terealisasi.
“Sudah hampir satu tahun kami menanti pencairan pembayaran proyek. Dari awal dijanjikan bulan Februari, lalu mundur ke Maret, April, dan sekarang sudah Mei, tetap saja belum ada kejelasan,” ujar Imam kepada Siwindu.com, Jumat (16/5/2025).
Menurutnya, kondisi ini sangat memberatkan terutama bagi kontraktor kecil yang mengandalkan modal terbatas. Imam bahkan mengaku terpaksa meminjam dana dari bank untuk menuntaskan proyek yang dipercayakan kepadanya oleh pemerintah daerah.
“Bunga terus berjalan. Sekarang hampir satu tahun saya harus menanggung beban utang pribadi karena proyek pemerintah belum dibayar. Tolong nasib pihak ketiga seperti kami ini diperhatikan,” tambahnya.
Dalam proyek yang nominalnya tidak sedikit, sekitar Rp300 jutaan, Imam merasa dirugikan karena telah menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak dan tenggat waktu, namun tidak mendapat haknya secara tepat waktu. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar tentang efisiensi dan tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuningan.
Fenomena gagal bayar ini dinilai sebagai tanda lemahnya perencanaan keuangan daerah. Banyak pihak menilai Pemkab Kuningan perlu transparan dan segera memberikan penjelasan kepada para rekanan serta publik terkait kondisi keuangan daerah yang menyebabkan mandeknya pencairan dana.
“Kalau memang APBD tidak mencukupi atau ada efisiensi, seharusnya direncanakan dari awal. Jangan korbankan kami yang sudah bekerja di lapangan,” tegas Imam.
Harapan besar disampaikan Imam agar pencairan pembayaran bisa dilakukan pada bulan ini, mengingat beban keuangan pihak ketiga yang semakin berat. Imam dan rekanan lainnya hanya ingin keadilan dan kepastian, bukan lagi janji-janji kosong.