SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
SIWINDU.com – Bupati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar MSi memberikan jawaban resmi atas Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan Tahun 2025–2029.
Dalam rapat paripurna DPRD yang digelar Jumat lalu (4/7/2025), Bupati menyampaikan apresiasi atas pandangan Fraksi PKB yang dinilai konstruktif dan sarat harapan terhadap arah pembangunan lima tahun ke depan.
“Kami sependapat bahwa potensi Kuningan sebagai kabupaten pertanian, konservasi, dan pariwisata harus benar-benar menjadi poros utama pembangunan,” ujar Bupati Dian membuka jawabannya.
Salah satu isu utama yang disoroti Fraksi PKB adalah sektor pariwisata dan budaya yang dinilai belum mendapat porsi anggaran yang cukup. Menjawab hal itu, Bupati menyatakan komitmennya untuk meningkatkan alokasi anggaran pariwisata secara bertahap dan proporsional, seiring dengan kapasitas fiskal daerah.
Pemerintah daerah, kata dia, juga telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menarik minat investor melalui penyediaan infrastruktur dasar, pendampingan perizinan, hingga kerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk promosi wisata unggulan Kuningan ke luar negeri.
“Kami menyambut baik dukungan semua pihak agar pembangunan sektor pariwisata dan budaya semakin terarah, berdampak, dan berkelanjutan,” katanya.
Selain pariwisata, sektor pertanian juga mendapat perhatian serius dalam dokumen RPJMD 2025–2029. Fraksi PKB meminta agar sektor ini diperkuat tidak hanya dalam program, tetapi juga dalam alokasi anggaran yang adil.
Menanggapi hal itu, Bupati menegaskan bahwa pemerintah akan menggulirkan program unggulan “Jawara Tani” dengan target pembangunan dan rehabilitasi 500 unit irigasi serta distribusi pupuk subsidi yang lebih tepat sasaran.
“Kita harus menata prioritas agar kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan program strategis seperti pertanian tetap berjalan,” tegasnya.
Dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD), Fraksi PKB mengingatkan agar pemerintah tidak terus bergantung pada dana transfer pusat. Bupati mengakui bahwa kontribusi PAD masih rendah dan menjadi perhatian serius. Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, termasuk menutup potensi kebocoran dan menggandeng mitra penghasil PAD.
Terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti PDAM dan PDAU, Fraksi PKB mendorong adanya langkah tegas dan evaluasi menyeluruh. Bupati menanggapi hal tersebut dengan menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan sistem reward and punishment berbasis kinerja untuk mendorong profesionalisme dan efisiensi di tubuh BUMD. Salah satu indikatornya adalah kontribusi laba kepada kas daerah yang akan menjadi bagian dari PAD.
Sektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi perhatian Fraksi PKB, khususnya soal penurunan angka stunting dan peningkatan kualitas SDM. Dalam jawabannya, Bupati menyebutkan target Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 10–12 tahun akan dicapai melalui pembangunan infrastruktur pendidikan dan dukungan teknologi. Sementara itu, program “Ngaji Diri” akan diperkuat untuk mendukung pendidikan keagamaan berbasis pesantren, termasuk pemberian beasiswa kepada 5.000 santri dan insentif bagi 1.000 guru ngaji.
“Program unggulan ini adalah bentuk keberpihakan kami pada akar budaya dan identitas keagamaan masyarakat Kuningan,” ucap Bupati.
Menutup jawabannya, Bupati Dian mengapresiasi Fraksi PKB atas masukan, kritik, dan saran yang telah disampaikan. Seluruh catatan tersebut, katanya, akan menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan dokumen RPJMD agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kami yakini, dokumen ini bukan hanya milik pemerintah, tetapi milik seluruh masyarakat Kuningan. Terima kasih kepada Fraksi PKB yang telah ikut menjaga arah pembangunan daerah agar tetap relevan dan membumi,” pungkasnya.
