SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
SIWINDU.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PAN, Drs Toto Suharto SFarm Apt, mengingatkan pentingnya memperkuat institusi keluarga dalam menghadapi tantangan zaman.
Hal itu ia sampaikan saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, yang berlangsung di Aula Balai Desa Singkup, Kecamatan Japara, Senin siang (14/7/2025).
Dalam paparannya, Toto menyampaikan bahwa keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang menentukan kokohnya suatu bangsa. Oleh sebab itu, keberadaan Perda Nomor 9 Tahun 2014 menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada fisik, tetapi juga pada kualitas manusia dari hulu, yakni di lingkungan keluarga.
“Kalau keluarga rapuh, negara pun rentan. Maka Perda ini hadir sebagai alarm dini agar kita semua memperkuat rumah tangga, memperbaiki komunikasi, dan memastikan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, dan penuh kasih sayang,” tegasnya.
Toto menjelaskan, Perda ini mengamanatkan pembentukan sistem pembinaan ketahanan keluarga berbasis masyarakat. Salah satunya melalui keberadaan kader Motekar (Motivator Ketahanan Keluarga), layanan konseling, serta edukasi parenting yang bisa diakses oleh masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
“Banyak konflik rumah tangga berawal dari hal sepele, komunikasi yang buruk, ketidaksiapan mental saat menikah, hingga ketidakmampuan mengelola ekonomi. Perda ini memberi jalan keluar konkret untuk mengatasi itu semua,” ujarnya.
Menurutnya, ketahanan keluarga tidak bisa dibangun hanya dengan ceramah dan kampanye sesaat. Dibutuhkan sinergi lintas sektor, dimulai dari pemerintah, tokoh agama, pendidik, hingga pemuda. Ia juga menegaskan, masyarakat harus proaktif memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia, termasuk layanan konsultasi keluarga, kelompok pembinaan pra nikah, dan kegiatan pemberdayaan ekonomi rumah tangga.
“Jangan tunggu rumah tangga retak baru minta solusi. Kita harus mulai dari pencegahan, membina keluarga sejak sebelum terbentuk. Ini bukan cuma tanggung jawab negara, tapi kewajiban kita semua,” kata legislator asal Dapil Jabar XIII itu.
Dengan sosialisasi ini, Toto berharap Perda Nomor 9 Tahun 2014 tidak berhenti di atas kertas, tetapi bisa diimplementasikan secara nyata di kehidupan masyarakat. Ia menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penguatan program ketahanan keluarga sebagai pilar utama pembangunan sosial di Jawa Barat.
