SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
SIWINDU.com – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Kuningan mengguncang sidang paripurna dengan membongkar lonjakan mencurigakan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Dalam Pandangan Umum yang disampaikan, Selasa (22/7/2025), Fraksi PDIP mengungkap dua temuan yang disebut sangat mencolok dan mengundang tanya publik, yakni tambahan Rp12,3 miliar untuk belanja modal peralatan dan mesin, serta lonjakan Rp16,3 miliar pada belanja modal bangunan dan gedung.
“Kami ingin tahu untuk apa penambahan anggaran sebesar itu? Apakah untuk pembangunan fasilitas vital masyarakat atau hanya mengakomodasi belanja barang mewah dan tidak urgen seperti karpet atau gordeng?” tegas jubir Fraksi PDIP Lia Yulianengsih, dalam pernyataan yang dibacakan dalam forum resmi.
Menurut data resmi, kata Lia, pos belanja modal peralatan dan mesin naik dari Rp46 miliar menjadi Rp58,3 miliar, sementara belanja bangunan dan gedung naik dari Rp34,6 miliar menjadi Rp51 miliar. Lonjakan lebih dari Rp28 miliar ini dinilai tak dijelaskan secara rinci dalam Nota Keuangan Bupati.
PDIP juga menyindir isu “belanja mangkrak” dan kekacauan prioritas yang pernah terjadi di masa lalu. Mereka mengingatkan, pemborosan anggaran hanya akan menyuburkan ketidakpercayaan rakyat, apalagi di tengah kondisi fiskal daerah yang kian menipis dan ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat.
“Jangan sampai pembangunan masjid yang ikhlas dibantu masyarakat pun dituduh menggunakan APBD hanya karena ketidakjelasan penggunaan anggaran. Ini bisa merusak trust publik terhadap pemerintah,” kecamnya.
Selain itu, PDIP juga menyoroti realisasi honor untuk P3K dan tenaga honorer yang kerap tertahan berminggu-minggu. Mereka meminta Bupati memastikan pencairan honor dilakukan tepat waktu dan sesuai peruntukan, bukan “tersandera administrasi”.
Tak tanggung-tanggung, PDIP juga mendorong agar BPK atau BPKP turun melakukan audit tematik terhadap pos-pos pendapatan daerah. Tujuannya jelas, menutup celah kebocoran dan memperkuat kemandirian fiskal Kuningan.
Namun di balik kritik keras itu, PDIP tetap hadir dengan nafas ideologis. Mereka menekankan pentingnya strategi kebudayaan sebagai dasar kebijakan anggaran. Dengan filosofi “Sumur, Dapur, Kasur”, PDIP mengingatkan pemerintah agar pembangunan berorientasi pada ekologi, pangan, dan reproduksi generasi unggul.
“Ini bukan sekadar soal belanja, tapi bagaimana anggaran bisa menyentuh ruh rakyat. Kalau tidak hati-hati, kita sedang menuju su’ul khotimah politik anggaran,” tegas Lia dalam pernyataan pamungkasnya.
