SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
SIWINDU.com – Aula Balai Desa Cilowa, Kecamatan Kramatmulya, Kabupaten Kuningan menjadi lokasi kegiatan reses terakhir anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PAN, Drs Toto Suharto SFarm Apt, Rabu (30/7/2025).
Kegiatan dihadiri oleh Kepala Desa Hj Sri Hayati, Ketua BPD, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh pemuda, serta lebih dari 100 warga masyarakat yang antusias menyampaikan beragam aspirasi.
Dalam sambutannya, Toto menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan warga Cilowa yang telah memberikan suara pada Pemilu 2024.
“Saya di Cilowa dapat 60 suara, itu sangat berharga bagi saya. Terima kasih. Mudah-mudahan ke depan tidak lagi 60, tapi 600,” ungkapnya penuh canda.
Toto menjelaskan, dirinya saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat melalui mekanisme Pengganti Antar Waktu (PAW), setelah dua peraih suara terbanyak sebelumnya dari Ciamis tidak dapat melanjutkan karena berhalangan tetap.
“Kenapa saya hadir di sini, karena DPRD punya tiga fungsi: legislasi, budgeting, dan pengawasan. Sehebat apapun kepala daerah, tidak bisa menjalankan program tanpa persetujuan DPRD,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa proses ketuk palu APBD Jabar direncanakan pada Oktober 2025. “Insya Allah, alokasi bantuan untuk infrastruktur pertanian dan irigasi bisa ikut diturunkan,” tambahnya.
Berbagai aspirasi disampaikan warga dalam sesi tanya jawab. Didin Sutandi, tokoh masyarakat Cilowa, menyoroti soal irigasi pertanian dan daya jual hasil tani yang masih rendah. “Kami punya 800 lebih petani. Kalau bisa, harga hasil pertanian ini punya nilai lebih. Butuh wadah penyalur,” ujarnya.
Yayat, Ketua RT 12, mengungkapkan harapannya soal pelayanan BPJS dan pendidikan. “Saya tidak ingin dengar lagi ada warga yang dipersulit di rumah sakit. Dan pendidikan untuk warga kurang mampu harus jadi prioritas,” ucapnya.
Ia juga mendorong agar BUMDes lebih diaktifkan kembali untuk menangani potensi irigasi, ekonomi desa, hingga pengembangan wisata berbasis pertanian.
Sementara itu, Rohendi dari RT 09 meminta perhatian terhadap pelaku usaha kecil dan menengah. “Kebijakan seperti larangan study tour itu berdampak. Harus ada solusi alternatif, terutama untuk pedagang kecil yang terdampak.”
Ketua BPD juga meminta perhatian lebih dari DPRD Provinsi terhadap infrastruktur desa, termasuk jalan lingkungan dan jaringan air untuk pertanian. “Kami ingin desa ini tidak kumuh. Harus dibantu penataan dari tingkat provinsi,” tegasnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Toto menyatakan siap membawa suara warga Cilowa ke tingkat provinsi. Ia menyoroti pentingnya pembangunan embung dan saluran irigasi sebagai pendukung pertanian, serta mendorong peran BUMDes dalam pengelolaan potensi lokal.
“Soal irigasi dan jalan usaha tani, akan kami sampaikan langsung kepada Gubernur dalam rapat paripurna DPRD Jabar,” katanya.
Ia juga menanggapi soal pendidikan dan kesehatan. “Beasiswa sudah disiapkan Pemprov, tinggal anak-anak kita dikawal. Soal pelayanan BPJS, ini juga akan kami bawa ke provinsi,” ucapnya.
Terkait kebijakan studi tour, Toto menjelaskan, bahwa yang dilarang Gubernur KDM itu studi tour, bukan pariwisata. Kita tetap bisa dorong wisata edukatif yang bermanfaat.
Ia juga menyampaikan pentingnya program Kopdes Merah Putih sebagai solusi peningkatan ekonomi desa. “Presiden sudah mewajibkan pembentukan Koperasi Desa. Ini bisa menjadi solusi bagi persoalan gas 3 kg, pupuk, hingga kebutuhan pokok,” jelasnya.
