SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
Siwindu.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Toto Suharto, menegaskan pentingnya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan partisipatif. Hal itu disampaikan dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Aula Desa Bojong, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Senin (20/10/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri para perangkat desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan kelompok perempuan dan pelaku ekonomi lokal. Dalam arahannya, Toto menekankan bahwa desa harus menjadi pusat kemajuan yang berbasis pada partisipasi masyarakat dan pengelolaan anggaran yang akuntabel.
“Desa adalah garda terdepan pemerintahan. Kalau tata kelola di desa bersih dan terbuka, kepercayaan masyarakat akan meningkat dan pembangunan bisa dirasakan merata,” ujar Toto Suharto.
Selain menyoroti pentingnya transparansi, Toto juga menyampaikan dukungannya terhadap penguatan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang kini mulai berkembang di sejumlah wilayah. Ia menilai, koperasi menjadi wadah strategis dalam memperkuat kemandirian ekonomi desa.
“Saya sangat mendukung inisiatif seperti Koperasi Desa Merah Putih. Gerakan ekonomi berbasis gotong royong ini bisa memperkuat kesejahteraan masyarakat dari bawah,” ungkapnya.
Menurutnya, koperasi bukan hanya tempat simpan pinjam, tetapi juga sarana untuk menggerakkan ekonomi produktif masyarakat desa, seperti pertanian, UMKM, dan industri rumah tangga. Ia berharap pemerintah desa dapat memberikan perhatian serius terhadap pengembangan koperasi yang dikelola secara profesional dan akuntabel.
Dalam kegiatan yang berlangsung interaktif tersebut, warga Desa Bojong juga menyampaikan sejumlah aspirasi, mulai dari pengelolaan dana desa hingga peningkatan pelayanan publik. Toto menegaskan bahwa seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan penting bagi DPRD Jawa Barat dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada desa.
“Kami terus berkomitmen agar setiap kebijakan provinsi berakar dari kebutuhan riil masyarakat desa. Suara rakyat seperti inilah yang menjadi energi kami di DPRD,” tegasnya.
