SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
Siwindu.com – Pemerintah Kabupaten Kuningan menegaskan komitmen kuat untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketua Satgas MBG sekaligus Pj Sekda Kuningan, Dr Wahyu Hidayah MSi, memastikan seluruh dapur pelaksana terus menunjukkan progres signifikan menuju standar kebersihan dan kelayakan pangan yang ideal.
“Kami memahami perhatian publik terhadap standar kebersihan dapur pelaksana program MBG. Bagi kami, keamanan pangan anak-anak penerima manfaat MBG adalah prioritas tertinggi yang tidak bisa ditawar,” tegas Wahyu, Selasa (4/11/2025).
Data terbaru per 4 November 2025 menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Dari total 104 dapur pelaksana (SPPG), sebanyak 98 dapur sudah operasional, dan 94 di antaranya telah mengajukan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
SPPG yang sudah di-Inspeksi Kelayakan Lingkungan (IKL) sebanyak 102 dapur, SPPG yang sudah disampling dan diperiksa laboratorium 98 dapur, SPPG menunggu hasil laboratorium 10 dapur, SPPG memenuhi syarat IKL 94 dapur, SPPG memenuhi syarat hasil lab 88 dapur, SLHS yang telah terbit 67 dapur, SLHS dalam proses penerbitan 27 dapur, dan penjamah pangan terlatih keamanan pangan sebanyak 2.768 orang.
“Data ini menegaskan bahwa seluruh dapur MBG di Kuningan telah bergerak aktif dan serius dalam proses pemenuhan standar higiene dan sanitasi. Mayoritas bahkan sudah berada di tahap akhir sertifikasi,” ujar Wahyu.
Menjawab isu publik terkait kemungkinan penutupan dapur MBG yang belum memiliki SLHS setelah 30 Oktober 2025, Wahyu menyatakan Satgas MBG tidak akan bertindak gegabah tanpa dasar hukum yang jelas.
“Kami di Kuningan berkomitmen patuh terhadap setiap regulasi yang dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kami menunggu petunjuk teknis (juknis) resmi dari BGN dan Pemprov Jabar terkait mekanisme tindak lanjut bagi dapur yang belum kantongi SLHS,” jelasnya.
Apabila dalam juknis disebutkan dapur tanpa SLHS wajib ditutup sementara, Satgas siap menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Namun, bila kebijakan memberi ruang pembinaan, maka Satgas MBG akan terus mendampingi hingga semua dapur laik operasi sesuai ketentuan.
“Prinsip kami jelas, pembinaan lebih diutamakan daripada penutupan, selama dapur tersebut menunjukkan komitmen dan progres nyata dalam memenuhi standar keamanan pangan,” tegasnya.
Meski begitu, Wahyu juga memberi sinyal tegas jika ada dapur yang terbukti abai dan berpotensi menimbulkan risiko bagi anak-anak penerima manfaat, maka penutupan sementara tetap bisa dilakukan sebagai langkah terakhir demi keselamatan bersama.
