SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
Siwindu.com – Di tengah kabar gembira soal penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Kuningan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), Komisi IV DPRD Kuningan justru mengingatkan agar capaian itu tak membuat pemerintah daerah cepat berpuas diri.
Ketua Komisi IV DPRD Kuningan, Hj Neneng Hermawati SE MA, menilai data BPS yang mencatat jumlah penduduk miskin per Maret 2025 sebanyak 119,67 ribu jiwa memang menunjukkan arah positif. Namun, menurutnya, angka tersebut perlu ditelaah lebih dalam dengan membandingkan sumber data sosial ekonomi yang lebih komprehensif.
“Kami apresiasi capaian pemerintah daerah, artinya program penanganan kemiskinan memang berdampak positif. Tapi jangan lupa, BPS punya metodologi tersendiri, dan itu perlu diuji silang dengan data lain agar kebijakan pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran,” ujar Neneng dalam keterangan tertulisnya yang dikirim kepada Siwindu.com, Rabu (5/11/2025).
Menurut Neneng, Komisi IV DPRD Kuningan kini mengandalkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTESN), yakni merupakan sistem integrasi yang menggabungkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
“DTSEN ini lebih menyeluruh karena mengintegrasikan berbagai sumber data sosial ekonomi dan bantuan pemerintah,” jelasnya.
Berdasarkan data DTSEN versi Komisi IV, lanjut Neneng, penduduk Kuningan terbagi dalam lima desil ekonomi, terdiri dari Desil 1 (42.668 jiwa), Desil 2 (44.600 jiwa), Desil 3 (53.587 jiwa), Desil 4 (49.998 jiwa), dan Desil 5 (52.581 jiwa).
Dari lima desil itu, tiga desil terbawah, yakni Desil 1, 2, dan 3, dikategorikan sebagai masyarakat miskin dengan total 140.855 jiwa, angka yang jauh lebih besar dibandingkan data resmi BPS.
“Kalau kita lihat dari DTSEN, masyarakat miskin di Kuningan mencapai 140 ribu jiwa. Ini berarti tantangan kita masih besar, butuh langkah komprehensif dan lintas sektor,” tegas Neneng.
Ia juga membeberkan, tingginya angka penerima bantuan sosial menjadi bukti nyata bahwa kerentanan ekonomi masyarakat masih tinggi.
Berdasarkan catatan Komisi IV DPRD Kuningan, Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 35.952 kepala keluarga, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) 82.365 KPM, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) sebanyak 531.358 jiwa.
“Jika dijumlahkan, total penerima bansos di Kuningan mencapai 649.675 jiwa. Artinya, meski data statistik menurun, realitas sosial di lapangan belum beranjak banyak. Banyak warga masih menggantungkan hidup dari bantuan sosial,” kata Neneng.
Karena itu, lanjut Neneng, Komisi IV mendorong agar sinkronisasi data antara BPS, Kementerian Sosial, dan Pemkab Kuningan segera dituntaskan.
“Penurunan angka kemiskinan jangan hanya menjadi capaian administratif. Kita harus pastikan kesejahteraan masyarakat meningkat nyata di lapangan. Tujuannya satu, kesejahteraan riil warga Kuningan,” pungkasnya.
