SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
Siwindu.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Fraksi PAN, Drs Toto Suharto SFarm Apt, mengingatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar tidak mengabaikan kualitas pekerjaan dalam upaya menuntaskan berbagai program pembangunan yang kini dikebut di penghujung tahun.
Hal tersebut ia sampaikan usai kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Aula Desa Cipondok, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan, Senin (17/11/2025) siang.
Toto menegaskan, sisa waktu yang hanya sekitar sebulan bukan alasan untuk melaksanakan pekerjaan secara tergesa-gesa hingga mengorbankan mutu.
“Sekarang waktunya tinggal sebulan lagi. Memang dikejar, tapi jangan sampai kualitas jadi dikorbankan. Walaupun cuaca hujan, kontraktor harus tetap pegang kualitas,” tegasnya.
Menurutnya, tahun 2025 menjadi tahun yang cukup berat bagi Pemprov Jabar, karena bersamaan dengan masa transisi kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi (KDM). Kondisi itu membuat sejumlah penyesuaian perlu dilakukan agar arah kebijakan tetap sejalan dengan visi-misi daerah.
“Sekarang masa transisi. Semuanya harus sejalan dengan visi-misi Pemprov Jabar, prioritasnya infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan,” ujarnya.
Toto juga membeberkan, tahun ini terdapat perubahan anggaran yang dilakukan berulang kali, sehingga berdampak pada molornya pelaksanaan program.
“Dulu ada perubahan parsial sampai delapan kali. Pak Dedi bisa melakukan perubahan, tapi semuanya harus mendapat legitimasi lembaga. Revisi APBD harus masuk dulu ke DPRD,” jelasnya.
Ia mengatakan, proses penyusunan hingga penetapan APBD Perubahan yang memakan waktu membuat tender baru bisa berjalan belakangan. Akibatnya, pekerjaan fisik yang idealnya dimulai sejak Juli justru terpaksa dikebut menjelang tutup tahun.
“Harusnya kegiatan sudah jalan dari Juli. Karena proses perubahan panjang, sekarang baru mulai kelihatan jalan. Ini yang jadi masalah setiap tahun,” ungkap Toto.
Dalam kesempatan itu, Toto Suharto juga menegaskan pentingnya membedakan kewenangan pembangunan antara provinsi dan kabupaten. Ia meminta agar pemerintah kabupaten tidak dibebani pekerjaan yang menjadi urusan Pemprov Jabar.
“Kalau itu jalan provinsi, ya provinsi yang mengerjakan. Kabupaten hanya penerima manfaat. Supaya pertanggungjawabannya jelas,” katanya.
Ia menyoroti sejumlah daerah yang masih berharap kabupaten ikut mengeksekusi proyek provinsi, terutama melalui skema bantuan keuangan. Menurutnya, pola seperti itu rawan menimbulkan masalah karena perencanaan dan teknis pelaksanaan menjadi tidak jelas.
“Jangan sampai bantuan keuangan dari provinsi sudah masuk daerah, tapi dana dipakai dulu. Itu bahaya. Provinsi harus yang mengerjakan, kabupaten menerima hasilnya,” ucapnya.
Menutup keterangannya, Toto berharap Gubernur Dedi Mulyadi dapat menjaga arah pembangunan agar tidak melenceng dari dokumen perencanaan daerah. Ia menilai tahun pertama menjadi fondasi penting agar program tidak berantakan di akhir masa jabatan.
“Jangan sampai RPJMD ke sini, kegiatannya malah ngaler teu puguh. Tahun pertama harus jelas, tahun terakhir harus beres. Kalau pun ada yang belum selesai, bisa dilanjutkan oleh kepemimpinan berikutnya,” pungkasnya.
