Sindiran Keras Wakil Ketua DPRD Kuningan: Implementasi Stimulan bagi MD Harus Jadi Prioritas Pemerintah, Faktanya?

SIWINDU.COM – Kritik pedas kembali diarahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. Kali ini datang dari Wakil Ketua DPRD Kuningan, H Ujang Kosasih MSi, yang menyoroti belum maksimalnya perhatian pemda terhadap Madrasah Diniyah (MD).

Pernyataan “Implementasi stimulan bagi MD harus menjadi prioritas pemerintah. Faktanya?” bahkan dijadikan Ujang sebagai status WhatsApp, Rabu (31/12/2025).

Kalimat singkat itu dinilai bukan sekadar curahan personal, melainkan bentuk sindiran terbuka atas kondisi riil Madrasah Diniyah di Kuningan yang hingga akhir tahun masih berkutat dengan persoalan klasik: bantuan yang minim dan kerap terlambat.

Ujang menegaskan, MD memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia, khususnya dalam pembentukan karakter, akhlak, dan nilai keagamaan generasi muda. Ironisnya, peran besar itu belum diimbangi dengan kebijakan dan dukungan anggaran yang memadai.

“Kalau pendidikan karakter selalu digaungkan, seharusnya Madrasah Diniyah ditempatkan sebagai prioritas, bukan sekadar pelengkap,” sindir Ujang, seraya menegaskan keseriusan statemennya dalam status WA itu.

Kritik Ujang sejalan dengan keluhan para pengelola MD di Kuningan. Beberapa waktu lalu muncul isu Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Madrasah Diniyah belum juga cair hingga mendekati tutup tahun anggaran 2025. Padahal, dana tersebut menjadi tumpuan utama untuk operasional lembaga, honor pengajar, hingga pengadaan bahan ajar.

Tak sedikit MD yang terpaksa bertahan dengan swadaya masyarakat dan iuran seadanya dari santri. Bahkan, besaran bantuan yang diterima selama ini dinilai jauh dari cukup jika dibandingkan dengan kebutuhan riil di lapangan.

“Kami tidak menuntut berlebihan, tapi setidaknya ada kepastian dan ketepatan waktu,” ungkap salah satu pengelola MD di wilayah timur Kuningan.

Madrasah Diniyah di Kuningan berharap, kritik yang disampaikan pimpinan DPRD tersebut menjadi alarm serius bagi Pemda. Mereka mendambakan kebijakan yang lebih konkret, mulai dari pencairan BOP yang tepat waktu, penambahan stimulan yang layak bagi lembaga dan guru MD, hingga penguatan regulasi daerah agar keberadaan MD tidak terus berada di pinggir kebijakan pendidikan.

Para pengelola MD menilai, selama ini mereka ikut berkontribusi menjaga ketahanan moral masyarakat, namun sering kali luput dari perhatian saat pembahasan anggaran.

Pernyataan Ujang Kosasih kini menjadi ujian bagi Pemda Kuningan. Apakah kritik tersebut akan ditindaklanjuti dengan kebijakan nyata, atau kembali menjadi catatan akhir tahun yang berlalu tanpa perubahan.