SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
Siwindu.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kuningan memastikan akan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Kuningan, Selasa (14/4/2026) besok, mulai pukul 13.00 WIB.
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk tekanan terhadap sejumlah persoalan yang dinilai belum transparan, khususnya polemik Tuntutan Ganti Rugi (TGR) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta dugaan penyelewengan dana Taspen bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Ketua Umum HMI Cabang Kuningan, Muhammad Naufal Harits, menyoroti perubahan nilai TGR yang dinilai janggal. Ia menyebut angka awal sebesar Rp8,6 miliar tiba-tiba berubah menjadi Rp3,2 miliar usai pembahasan di internal DPRD.
“Perubahan ini harus dijelaskan secara terbuka. Jangan sampai publik bertanya-tanya karena tidak ada transparansi,” ujarnya, Senin (13/4/2026).
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran daerah. Ia menegaskan, HMI akan terus mengawal isu tersebut hingga ada kejelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, HMI juga menyoroti dugaan persoalan dana Taspen bagi P3K yang dinilai berpotensi merugikan hak para pegawai. Pihaknya mendesak adanya audit menyeluruh serta penjelasan resmi dari instansi berwenang.
“Kalau ini benar, maka ini menyangkut hak P3K. Tidak boleh ada pembiaran,” tegasnya.
Koordinator Lapangan aksi, M Alghifari Kusumawardany, menyebut ratusan massa dari berbagai komisariat telah disiapkan untuk turun ke jalan. Konsolidasi internal, kata dia, telah dilakukan dalam beberapa hari terakhir.
Massa direncanakan berkumpul di kawasan perkotaan sebelum bergerak menuju Gedung DPRD Kabupaten Kuningan. Dalam aksinya, mahasiswa akan menyampaikan tuntutan melalui orasi bergantian serta membawa berbagai atribut aksi.
“Kami ingin memastikan isu ini tidak berhenti di tengah jalan. Ini bentuk keseriusan kami dalam mengawal kepentingan publik,” ujarnya.
Lebih lanjut, HMI juga mendesak agar sejumlah pejabat daerah dihadirkan untuk memberikan penjelasan secara langsung kepada publik, mulai dari bupati, sekretaris daerah, hingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
“Jangan hanya perwakilan. Kami ingin penjelasan langsung dari pihak yang berwenang,” tegasnya.
Melalui aksi tersebut, HMI berharap ada langkah konkret dari para pemangku kebijakan sekaligus membuka ruang transparansi yang lebih luas kepada masyarakat.
“Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut tanpa kejelasan. Publik butuh jawaban yang pasti,” pungkasnya.
