SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
Siwindu.com – Suasana Gedung DPRD Kabupaten Kuningan memanas, Rabu (17/6/2026) siang. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi ekstra kampus (HMI, PMII, GMNI, KAMMI) memadati ruang rapat paripurna untuk menyampaikan kritik keras terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi dua isu yang paling banyak disorot dalam aksi tersebut. Mahasiswa menilai kedua program itu perlu dievaluasi secara menyeluruh karena dinilai berpotensi menimbulkan berbagai persoalan di lapangan.
Dengan mengenakan almamater berbagai warna, para mahasiswa memenuhi kursi ruang sidang hingga balkon gedung DPRD. Spanduk-spanduk berisi kritik terhadap pemerintah dibentangkan, sementara orasi bergantian disampaikan dari berbagai organisasi mahasiswa.
Koordinator aksi, Ihab Sihabudin, mempertanyakan efektivitas Program Makan Bergizi Gratis yang selama ini menjadi salah satu program unggulan pemerintah.
Menurutnya, hingga saat ini belum terlihat adanya indikator yang jelas untuk mengukur keberhasilan program tersebut terhadap peningkatan status gizi anak.
“Pemerintah harus memiliki ukuran yang jelas. Berapa kondisi gizi anak sebelum program berjalan dan bagaimana kondisinya setelah menerima makanan bergizi gratis. Kalau tidak ada indikator yang terukur, bagaimana masyarakat bisa mengetahui keberhasilan program itu?” tegas Ihab dalam orasinya.
Ia juga meminta pemerintah melibatkan Kementerian Kesehatan maupun Dinas Kesehatan dalam melakukan pengukuran secara berkala terhadap dampak program tersebut.
Tak hanya menyoroti MBG, Ihab juga melontarkan kritik tajam terhadap DPR yang menurutnya harus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap kebijakan pemerintah.
Menurutnya, dalam sistem demokrasi, legislatif memiliki tugas mengawasi jalannya pemerintahan, bukan justru terlibat terlalu jauh dalam pelaksanaan program-program pemerintah.
“Ketika legislatif ikut mengelola program pemerintah, lalu siapa yang mengawasi? Fungsi pengawasan harus tetap berjalan demi kepentingan rakyat,” katanya.
Dalam salah satu bagian orasinya, Ihab bahkan menyebut DPR jangan sampai kehilangan perannya sebagai wakil rakyat.
“Jangan sampai Dewan Perwakilan Rakyat berubah menjadi dewan pengkhianat rakyat,” serunya yang langsung disambut sorak peserta aksi.
Kritik serupa juga datang dari mahasiswa yang tergabung dalam PMII. Mereka menilai berbagai persoalan nasional saat ini membutuhkan pengawasan yang lebih kuat dari seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa sebagai kelompok kontrol sosial.
Dalam orasinya, perwakilan PMII menyinggung sejumlah persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG, mulai dari transparansi pengelolaan hingga kasus-kasus keracunan yang sempat terjadi di sejumlah daerah.
Mahasiswa juga mempertanyakan keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan program tersebut dan meminta pemerintah membuka seluruh informasi kepada publik secara transparan.
Sementara itu, orator dari GMNI menyoroti Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menurutnya berpotensi menimbulkan persoalan baru apabila tidak diawasi secara ketat.
“KDMP jangan sampai menjadi bom waktu dan membuka ruang penyimpangan dalam pengelolaannya,” ujar salah seorang orator.
Selain MBG dan KDMP, mahasiswa turut mengangkat berbagai isu nasional lainnya, mulai dari kerusakan lingkungan, inflasi, harga BBM, perlindungan UMKM, penggunaan dana desa, hingga reformasi institusi kepolisian.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyerahkan sedikitnya 24 tuntutan kepada DPRD Kabupaten Kuningan.
Di antaranya menuntut pemerintah menindak tegas pelaku perusakan lingkungan, membuka secara transparan realisasi anggaran hasil efisiensi Inpres Nomor 1 Tahun 2025, mengevaluasi kebijakan dana desa untuk KDMP, meninjau ulang mekanisme penetapan harga BBM non subsidi, memperkuat perlindungan daya beli masyarakat, serta mengaudit pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Mahasiswa juga mendesak pemerintah menghentikan sementara operasional dapur MBG yang belum memenuhi standar keamanan pangan, melakukan audit menyeluruh terhadap pengadaan dan distribusi program tersebut, serta mengevaluasi pelaksanaannya secara total.
Selain itu, mereka mendorong percepatan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset serta revisi Undang-Undang Polri guna memperkuat prinsip demokrasi dan supremasi sipil.
Aksi yang berlangsung selama beberapa jam itu mendapat pengawalan aparat kepolisian dan berjalan relatif kondusif.
Meski demikian, mahasiswa menegaskan bahwa perjuangan mereka tidak berhenti pada penyampaian aspirasi di DPRD.
Mereka berjanji akan terus mengawal berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Jika tuntutan ini tidak didengar, kami akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar,” tegas salah satu peserta aksi sebelum demonstrasi ditutup.
Usai aksi, mahasiswa juga menyodorkan draft tuntutan untuk ditandatangani pimpinan DPRD Kuningan dan selanjutnya akan disampaikan ke Presiden RI Prabowo Subianto dan DPR RI.
