Paripurna Deadlock, Rana Suparman Ingatkan Elite: Jangan Sampai Melecehkan Masyarakat

Siwindu.com – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan, Jumat (11/9/2026), yang sempat deadlock akibat persoalan kuorum, mendapat sorotan dari Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kuningan, Rana Suparman.

Rana menilai kondisi yang terjadi dalam rapat tersebut perlu menjadi momentum evaluasi bersama, terutama menyangkut kedisiplinan, manajemen waktu, koordinasi serta penghormatan terhadap masyarakat.

Menurutnya, dirinya tidak mengetahui secara pasti latar belakang maupun dasar dari kondisi yang terjadi dalam rapat paripurna tersebut. Namun, ia menilai realitas yang terlihat di ruang sidang tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang biasa.

“Sekarang ini kita nggak tahu latar belakangnya apa, dasarnya apa. Cuma realitasnya seperti ini. Kalau pemandangan ini terus seperti ini, kita takut dianggap melecehkan masyarakat,” kata Rana.

Ia bahkan mengajak seluruh pihak untuk melakukan evaluasi dan perubahan bersama agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.

“Perilaku elite seperti ini, kita harus melakukan tobat bersama dengan momentum ini. Kita disiplin waktu, manajemen waktu yang bagus, saling menghargai,” ujarnya.

Rana menekankan pentingnya koordinasi antara lembaga legislatif dan eksekutif, khususnya dalam penyusunan dan pelaksanaan agenda pemerintahan daerah.

Menurutnya, setiap pihak yang memiliki agenda pemerintahan harus saling menyesuaikan dengan jadwal yang telah disusun agar tidak mengganggu agenda penting lainnya.

“Eksekutif kalau punya jadwal, menyesuaikan dengan rencana jadwal pemerintahan daerah. Lagi sakit juga sama, karena begitu,” katanya.

Rana juga menyoroti pentingnya koordinasi dalam berbagai kebijakan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Terlebih, agenda yang dibahas dalam rapat tersebut berkaitan dengan APBD yang dinilainya memiliki substansi penting.

“Apalagi ini APBD Perubahan, penyampaian nota pengantar, yang sangat substansial,” ujarnya.

Ia berharap persoalan koordinasi yang tidak maksimal dapat segera diperbaiki. Menurutnya, pemerintah di berbagai tingkatan harus mampu memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat mengenai setiap kebijakan yang akan dijalankan.

Rana juga menyinggung sejumlah persoalan lain yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk isu geothermal. Ia mempertanyakan sejauh mana koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah dilakukan sehingga pemerintah daerah maupun masyarakat mendapatkan informasi yang memadai.

“Belum lagi geothermal ramai. Kita nggak tahu, bingung kita kan gitu. Apakah benar sampai tidak seproporsional itu dengan pusat, sampai tidak ada pondasi dengan daerah sehingga daerah tidak merasa tahu bahwa itu akan berjalan?” katanya.

Karena itu, Rana menilai penyelenggara pemerintahan, baik di tingkat daerah, provinsi maupun pusat, harus menunjukkan profesionalisme dan keterbukaan dalam menjalankan kebijakan.

Ia mengingatkan agar jangan sampai muncul kesan bahwa terdapat kebijakan yang tidak dikomunikasikan secara memadai kepada masyarakat maupun pemerintah daerah.

“Closing statement-nya harus mencerminkan bahwa penyelenggara pemerintah daerah, provinsi, pusat itu profesional,” tegasnya.

Rana berharap momentum deadlock-nya rapat paripurna tersebut menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak untuk memperbaiki koordinasi, kedisiplinan waktu dan komunikasi pemerintahan.

Sebab, menurutnya, setiap agenda pemerintahan pada akhirnya berkaitan dengan kepentingan dan kepercayaan masyarakat.