SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
SIWINDU.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan menggelar rapat paripurna penyampaian Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi atas Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Bupati terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Rabu siang (25/6/2025).
Rapat berlangsung maraton, namun diwarnai sejumlah catatan kritis, salah satunya terkait fenomena kursi kosong jajaran kepala perangkat daerah.
Pantauan langsung Siwindu.com di ruang paripurna DPRD, seluruh fraksi secara bergantian membacakan pandangan umumnya terhadap pelaksanaan APBD 2024. Namun di tengah berlangsungnya forum resmi tersebut, suasana sedikit berubah ketika kursi-kursi tamu undangan, khususnya jajaran Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tampak kosong satu per satu.
Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar diketahui tidak menghadiri rapat penting ini karena sedang melakukan perjalanan dinas ke Jakarta untuk menghadiri agenda lain. Sebagai bentuk kehadiran pemerintah daerah, Bupati mewakilkan kepada Wakil Bupati Tuti Andriani untuk menerima dan menyimak pandangan fraksi.
Namun kekosongan kursi yang ditinggal para Kepala SKPD tanpa alasan yang jelas tersebut memantik perhatian sejumlah pihak yang hadir di gedung DPRD. Hal ini dinilai kurang mencerminkan penghormatan terhadap forum formal yang membahas pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran daerah.
Seorang warga berinisial I yang turut menyaksikan jalannya sidang menyayangkan fenomena tersebut.
“Ini merupakan rapat paripurna, forum terhormat. Harusnya dapat menghormati forum, apalagi ini sedang membahas soal pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Apakah karena tidak ada Bupati? Kan Wakil Bupati juga itu merupakan bagian dari Bupati, Bu Tuti itu mewakili Bupati. Harusnya dapat dihargai oleh Birokrat,” kritiknya.
Hingga rapat berakhir, belum ada keterangan resmi dari pihak eksekutif mengenai alasan banyaknya Kepala SKPD yang meninggalkan forum paripurna. Padahal, forum tersebut menjadi bagian penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah dan bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Rapat paripurna dijadwalkan akan dilanjutkan pada agenda selanjutnya, yakni jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi dalam waktu dekat. DPRD menekankan pentingnya kehadiran semua unsur pemerintahan dalam proses tersebut agar substansi pengawasan dan kemitraan lembaga tetap terjaga.
