SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
Siwindu.com – Pemerintah akan segera membuka rekrutmen guru untuk Sekolah Rakyat mulai pertengahan April 2025. Program pendidikan gratis yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto ini akan melibatkan ratusan tenaga pengajar bersertifikasi. Namun, pertanyaannya: berapa gaji yang akan diterima para guru?
Menteri Sosial Syaifullah Yusuf mengungkapkan bahwa pemerintah bersama Kementerian PANRB sedang membahas besaran honor bagi para guru Sekolah Rakyat. Meski belum menyebut angka pasti, ia memberikan bocoran bahwa gaji guru akan paling sedikit setara dengan Upah Minimum Regional (UMR).
“Saya belum berani nyebut angka tapi sudah ada beberapa. Insya Allah akan kita sesuaikan dengan tanggung jawabnya. Harapan kita lebih dari UMR lah ya,” ujar Syaifullah saat ditemui di Jakarta, Rabu (9/4), seperti dilansir dari Tempo.co.
Siapa yang Bisa Melamar?
Guru yang akan direkrut adalah mereka yang telah memiliki sertifikasi Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Para pengajar ini nantinya akan dikontrak secara individu dan tidak berstatus sebagai ASN maupun PPPK.
Menurut Syaifullah, keputusan ini diambil untuk mencegah kekosongan tenaga pengajar di daerah yang selama ini masih kekurangan guru.
“Umumnya daerah itu kekurangan guru. Jadi tentu prioritas kami adalah tidak mengganggu proses belajar-mengajar di tempat para guru itu sudah bekerja,” katanya seperti dikutip dari Suara.com.
Kapan Pendaftaran Dibuka?
Proses rekrutmen guru dijadwalkan dibuka pertengahan April 2025, bersamaan dengan pendaftaran siswa Sekolah Rakyat. Pemerintah menargetkan seluruh proses seleksi dan administrasi rampung pada Mei 2025 agar proses belajar bisa dimulai pada tahun ajaran baru.
“Ya ini proses Insya Allah diharapkan di April ini, targetnya Mei tuntas,” tambah Syaifullah.
Sekolah Rakyat Ada di Mana Saja?
Pada tahap awal, akan dibuka 53 Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai wilayah seperti Jakarta, Bekasi, Bandung, Temanggung, Magelang, Kalimantan, Aceh, hingga Papua. Sekolah ini akan menggunakan sistem asrama (boarding school), dan seluruh kebutuhan siswa ditanggung negara.
Siapa yang Bisa Sekolah di Sekolah Rakyat?
Peserta didik yang bisa mendaftar adalah anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2 (kategori termiskin) yang tidak terdata di Dapodik (Data Pokok Pendidikan)—artinya anak-anak yang tidak sedang bersekolah atau putus sekolah.
Pemerintah akan memanfaatkan integrasi antara Dapodik dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam proses seleksi calon siswa.
“Kalau mereka tidak terdata dalam Dapodik, berarti mereka adalah anak yang putus sekolah,” jelas Syaifullah.
Kolaborasi Tiga Kementerian
Pengelolaan Sekolah Rakyat akan menjadi kerja sama antara Kementerian Sosial, Kemendikdasmen, dan Kementerian PUPR. Koordinasi terkait kurikulum dan rekrutmen guru-siswa pun tengah dilakukan bersama Satgas yang dibentuk untuk proyek ini.
Program Prioritas Pemerintah
Sekolah Rakyat merupakan bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat miskin. Total akan ada 200 Sekolah Rakyat yang dibangun selama periode 2025-2029.
Dilaporkan oleh CNNIndonesia.com, pemerintah menegaskan bahwa semua kebutuhan siswa, mulai dari makan, seragam, asrama, hingga alat tulis, akan ditanggung penuh oleh negara.
