Waduh, Ribuan Perangkat Desa Bakal “Geruduk” DPRD Kuningan, Ada Apa Gerangan? 

Waduh, Ribuan Perangkat Desa Bakal “Geruduk” DPRD Kuningan, Ada Apa Gerangan? 
Sejumlah Kades dan perangkat desa tengah merumuskan rencana aksi damai pada 5 Mei mendatang. Mereka telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, terutama soal pemberitahuan aksi. (Foto: ist)
April 17, 2025 377 Dilihat

Siwindu.com – Gelombang besar gerakan dari akar rumput tengah bergelora di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Ribuan kepala desa dan perangkat desa yang tergabung dalam Aliansi Desa Ngahiji, bersiap menggelar aksi damai akbar di depan Gedung DPRD Kuningan pada 5 Mei 2025 mendatang. Aksi ini digadang-gadang sebagai gerakan moral terbesar dari elemen desa dalam sejarah Kuningan.

Pernyataan rencana aksi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Desa Kertayasa, Kecamatan Sindangagung, Arief Amarudin, kepada Siwindu.com, Kamis (17/4/2025). Ia memastikan bahwa prosedur perizinan tengah dipersiapkan secara formal untuk memastikan aksi berjalan damai dan tertib.

“Kami sedang menempuh prosedur perizinan dan telah mengirim surat permohonan kepada pihak-pihak terkait untuk aksi damai lima Mei mendatang,” ujar Arief.

Ia mengungkapkan bahwa aksi ini merupakan representasi keresahan kolektif dari desa-desa yang merasa terpinggirkan dalam pengambilan kebijakan pembangunan di daerah.

“Aliansi Desa Ngahiji ini terdiri dari beberapa organisasi desa seperti Apdesi, PPDI Rumah Sadulur Kuningan, Forum Kasi Pemerintahan, dan Forum Kaur Perencanaan,” tambahnya.

Ikut menambahkan, Ketua Forum Kasi Pemerintahan Kabupaten Kuningan, Jajang Nurdiansyah. Ia menegaskan bahwa aksi ini dilandasi keresahan mendalam terhadap ketimpangan pembangunan dan lemahnya perhatian pemerintah daerah terhadap desa sebagai entitas strategis.

“Kami mendesak pemerataan pembangunan infrastruktur, terutama aksesibilitas jalan kabupaten di setiap desa. Kami juga menuntut alokasi anggaran yang lebih adil serta jaminan perlindungan hukum bagi penyelenggara pemerintah desa,” tegas Jajang.

Ia menekankan bahwa desa bukan hanya pelengkap administratif, tapi adalah ujung tombak pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan rakyat.

“Desa adalah pemerintahan terdepan, bukan terbelakang. Maka, kami menuntut keberpihakan kebijakan yang nyata dan hukum yang melindungi,” pungkasnya.

Aksi damai ini rencananya juga akan mengundang Bupati Dian Rachmat Yanuar, dan Wakil Bupati Tuti Andriani, serta seluruh unsur SKPD terkait. Gelora perjuangan dari desa kini menyala, dan pada 5 Mei mendatang bisa menjadi titik balik relasi antara desa dan pusat kekuasaan daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *