Realisasi APBD Kuningan Semester I Baru 36 Persen, Belanja Modal Seret, Retribusi Anjlok

SIWUNDU.com – Pemerintah Kabupaten Kuningan menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan keuangan daerah. Hingga akhir Juni 2025, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semester I tercatat baru mencapai 36,76 persen dari target total Rp2,95 triliun. Fakta ini diungkap langsung Bupati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar MSi dalam rapat paripurna bersama DPRD, Selasa (8/7/2025).

“Capaian ini jauh dari yang kita harapkan. Semua komponen pendapatan dan belanja perlu jadi bahan evaluasi bersama,” ujar Bupati dalam pidatonya.

Dikatakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu titik lemah, baru terealisasi Rp187,4 miliar atau 38,95 persen dari target Rp481,3 miliar. Paling memprihatinkan adalah sektor retribusi daerah, yang hanya mampu menyumbang Rp3,24 miliar dari target Rp39,1 miliar, atau setara 8,3 persen.

Sebaliknya, realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan justru cukup tinggi, mencapai 94,79 persen. Namun secara umum, realisasi pendapatan daerah masih jauh di bawah ekspektasi.

Dari sektor transfer, yang meliputi dana dari pemerintah pusat dan antar daerah, realisasinya sebesar Rp872,7 miliar atau 36,04 persen dari target Rp2,42 triliun. Pendapatan lainnya yang sah, termasuk dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), justru mencatat capaian tertinggi dengan realisasi 52,09 persen dari Rp45,1 miliar yang ditargetkan.

Dari sisi belanja, realisasi anggaran daerah tercatat Rp951,1 miliar dari pagu Rp2,97 triliun, atau sekitar 32 persen. Yang menjadi sorotan tajam adalah belanja modal, hanya terealisasi Rp20,1 miliar atau 8,13 persen.

Adapun rincian belanja modal, terdiri dari belanja peralatan dan mesin 5,88%, gedung dan bangunan 14,20%, jalan, irigasi, dan jaringan 9,71%, aset tetap lainnya: 2,96%, dan aset lain 81,5% (tertinggi).

“Belanja modal masih sangat minim karena sebagian besar kegiatan masih dalam proses pelaksanaan atau bahkan ditunda, terutama yang bersumber dari PAD,” terang Bupati.

Belanja operasi lebih baik, lanjut Bupati Dian, yakni Rp859,1 miliar dari Rp2,2 triliun, atau 38,7 persen. Belanja pegawai mencatat realisasi tertinggi (44,38 persen), sedangkan belanja hibah baru mencapai 12,29 persen. Belanja tak terduga sudah terealisasi 41,32 persen, mayoritas untuk penanggulangan bencana alam dan pengembalian dana bantuan provinsi.

Belanja transfer juga belum menggembirakan. Dari total Rp492,6 miliar, baru terserap Rp66,9 miliar atau 13,58 persen. Ini mencakup bagi hasil pajak dan retribusi ke desa serta alokasi dana desa.

Dari sisi pembiayaan, penerimaan daerah justru melampaui target. Direncanakan Rp23,9 miliar, realisasinya mencapai Rp45,2 miliar (189 persen). Ini berasal dari SILPA tahun sebelumnya dan pencairan pinjaman daerah senilai Rp25 miliar.

Namun untuk pengeluaran pembiayaan, yang direncanakan untuk cicilan pokok pinjaman, belum ada realisasi hingga akhir Juni.

Dijelaskan Bupati, untuk enam bulan ke depan, pemerintah memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp1,86 triliun, belanja daerah Rp2,02 triliun, belanja tak terduga Rp7 miliar, dan pengeluaran pembiayaan Rp25 miliar.

“Dengan proyeksi tersebut, kita harus kerja keras agar semester kedua bisa mengimbangi semester pertama yang minim capaian,” ujar Bupati.

Rendahnya capaian realisasi ini, menurut Bupati, tidak lepas dari kondisi sosial dan ekonomi yang belum stabil. Hal ini berdampak langsung pada kemampuan fiskal daerah. Ia menekankan perlunya menyesuaikan arah kebijakan melalui perubahan APBD 2025 yang lebih realistis.

“Kita berharap kondisi ekonomi membaik, agar seluruh visi dan misi Kabupaten Kuningan dapat tercapai sesuai tahapan,” pungkasnya.