SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
SIWINDU.com – Wacana mutasi dan rotasi pejabat eselon 2b di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan mulai kembali menggeliat, meskipun jadwal resmi pelaksanaannya belum diumumkan.
Gaung mutasi jilid II di era kepemimpinan Bupati Dian Rachmat Yanuar dan Wakil Bupati Hj Tuti Andriani ini memunculkan beragam spekulasi publik, terutama terkait siapa akan ditempatkan di posisi strategis mana.
Kursi-kursi penting seperti Asisten Daerah (Asda), Staf Ahli Bupati, Kepala Badan, dan Kepala Dinas mulai jadi bahan prediksi berbagai kalangan. Namun demikian, pelaksanaan mutasi ini tetap menjadi kewenangan penuh pimpinan eksekutif, yang diyakini tidak akan tunduk pada tekanan pihak manapun.
Pengamat politik Kuningan, Sujarwo alias Mang Ewo, menilai isu yang beredar menjelang mutasi merupakan dinamika alamiah dalam pemerintahan.
“Prediksi siapa pindah ke mana itu selalu muncul jelang mutasi. Tapi publik harus paham, itu hak prerogatif kepala daerah. Nggak bisa diintervensi, apalagi hanya berdasarkan bisik-bisik,” ujar Mang Ewo kepada Siwindu.com, Sabtu (12/6/2025).
Menurutnya, kalau pun nantinya mutasi ini dinilai memiliki nuansa politis, masyarakat tidak perlu terlalu resisten.
“Perlu disadari bahwa duet Dian-Tuti adalah produk politik Pilkada. Jadi kalau ada sentuhan politik, itu sesuatu yang wajar dan harus dimaknai sebagai bagian dari strategi kepemimpinan,” katanya.
Ia pun mengingatkan, apabila tim kerja hasil mutasi ini tidak menunjukkan kinerja yang membanggakan, masyarakat berhak mengkritisi dan mendorong evaluasi.
“Kalau ternyata yang dipilih tidak punya performa, ya wajar kalau publik minta dilakukan penataan ulang. Ini bagian dari kontrol demokrasi,” tegasnya.
Terkait munculnya narasi yang menyebut nama-nama pejabat tertentu yang digadang-gadang akan bergeser, Mang Ewo yakin para ASN di lingkungan Pemkab Kuningan sudah memahami konsekuensi jabatan.
“Bagi seorang ASN profesional, penempatan di mana pun seharusnya tidak jadi masalah. Etos kerja dan prestasi harus bisa ditunjukkan dalam kondisi apa pun dan di posisi mana pun,” tandasnya.
Wacana mutasi jilid II ini dinilai sebagai momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Harapannya, rotasi ini tidak hanya mengakomodasi loyalitas politik, tetapi juga mempertimbangkan kapasitas, integritas, dan rekam jejak kinerja birokrasi.
“Yang dibutuhkan sekarang itu tim kerja yang tangguh, responsif, dan bisa menjawab harapan masyarakat. Kalau masih main-main, nanti yang kecewa bukan hanya rakyat, tapi juga pemimpinnya sendiri,” pungkas Mang Ewo.
