SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
SIWINDU.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PAN, Drs Toto Suharto SFarm Apt, menyerukan pentingnya kesetaraan akses terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) bagi seluruh lapisan pekerja, termasuk mereka yang berada di pedesaan dan sektor informal.
Hal itu disampaikannya dalam kegiatan penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Jaminan Sosial, di Gedung Serbaguna Desa Cikeusik, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Sabtu (2/8/2025) sore, dan dihadiri ratusan warga dari berbagai kalangan.
Dalam sambutannya, Toto Suharto menegaskan, jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan hak semua pekerja, tanpa memandang status atau lokasi pekerjaan.
“Jangan sampai yang terlindungi hanya mereka yang kerja di kota, atau yang statusnya formal. Petani, pedagang kecil, pengrajin, tukang ojek, tukang bangunan, semua punya hak yang sama untuk mendapat perlindungan dari negara,” tegasnya di hadapan peserta.
Ia menyampaikan keprihatinannya atas minimnya akses masyarakat pedesaan terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan. Padahal, lanjutnya, risiko kecelakaan atau kehilangan pendapatan akibat kerja bisa menimpa siapa saja, kapan saja.
“Kalau pekerja informal di desa sampai sakit atau kecelakaan kerja, tidak ada perlindungan, dampaknya bisa fatal untuk keluarganya. Karena itu Perda ini menjadi alat untuk memperluas perlindungan tenaga kerja secara adil dan merata,” ujar Toto.
Acara tersebut juga dihadiri jajaran perangkat Desa Cikeusik, Ketua BPD dan anggota, serta tokoh-tokoh masyarakat setempat. Salah satu tokoh penting yang turut hadir adalah Hj Nurifah, mantan anggota DPRD Kuningan dari Fraksi PAN, yang kini menjadi penggerak perempuan di desa tersebut.
Kehadiran Hj Nurifah menjadi penyemangat tersendiri bagi peserta, terutama perempuan dan ibu rumah tangga yang juga berperan sebagai pelaku ekonomi keluarga.
Para peserta tampak antusias mengikuti jalannya sosialisasi. Mereka aktif bertanya seputar prosedur kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, manfaat program, hingga bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah.
Toto berharap melalui sosialisasi ini, masyarakat desa bisa lebih memahami bahwa jaminan sosial bukan hanya untuk mereka yang bekerja di sektor formal, tapi juga untuk pekerja-pekerja kecil yang selama ini luput dari sistem perlindungan negara.
“Tugas kami di DPRD bukan hanya mengesahkan Perda, tapi juga memastikan masyarakat paham dan bisa mengakses hak-haknya. Negara hadir untuk semua, termasuk pekerja kecil di pelosok desa,” tutupnya.
