SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
SIWINDU.COM – Ancaman bencana besar kembali menghantui Jawa Barat. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat mengingatkan adanya potensi banjir bandang disertai longsor dengan skala yang dapat menyamai bahkan melebihi bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat Wahyudin Iwang menyatakan, Jabar kini berada dalam kondisi kerentanan ekstrem akibat memburuknya kualitas lingkungan.
“Jawa Barat adalah provinsi dengan kerentanan bencana yang tinggi. Bencana ekologis seperti tsunami, gunung berapi, banjir bandang, longsor, tanah amblas, hingga puting beliung sangat mungkin terjadi dan bisa lebih besar dari yang sudah terjadi sebelumnya,” kata Wahyudin dalam keterangan kepada wartawan, Selasa (2/12/2025), sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia.
Walhi menilai upaya pencegahan dan pemulihan lingkungan oleh pemerintah pusat maupun daerah masih nyaris tidak terlihat. Sejumlah data yang dirilis Walhi memperlihatkan tren kerusakan yang mengkhawatirkan.
Data dari Walhi antara lain 54 izin tambang habis masa berlaku pada 2023, namun tetap beroperasi tanpa penertiban.
Kemudian tahun 2024 terdapat 176 titik tambang ilegal, terbanyak di Sumedang (48 titik) dan Tasikmalaya (48 titik), serta pada kurun 2023–2025 terjadi penyusutan tutupan hutan hingga 43 persen dari total kawasan hutan Jabar.
Walhi menyebut kawasan hutan di bawah Perum Perhutani maupun BBKSDA mengalami degradasi serius, berubah menjadi tambang, wisata, properti, KHDPK, hingga area proyek geotermal.
“Kawasan konservasi telah terus menyusut, bahkan terdapat bangunan di area konservasi. Ini ironi sekali,” ujarnya.
Walhi juga menyoroti maraknya alih fungsi lahan, terutama di kawasan imbuhan air seperti persawahan. Lahan-lahan yang seharusnya menyerap air kini berubah menjadi perumahan, kawasan industri, dan destinasi wisata.
“Luasan area imbuhan terus menyusut, bahkan berpotensi tak lagi terlihat dalam waktu dekat. Penyusutannya mencapai 20 hektare per tahun seiring terus dikeluarkannya izin mendirikan bangunan,” tegas Wahyudin.
Ia menyebut pemerintah justru ikut andil dalam melegitimasi kerusakan lingkungan melalui penerbitan izin-izin baru di kawasan yang memiliki fungsi ekologis penting. Padahal, 900 ribu hektare lahan kritis di Jabar masih belum disentuh program reboisasi secara serius.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengakui kondisi hutan Jabar berada dalam titik kritis. Ia menyebut, dari seluruh kawasan hutan di Jawa Barat, 80 persen dalam keadaan rusak, hanya menyisakan 20 persen yang masih terjaga.
“Pada Desember 2025 Pemprov Jabar mulai penanganan kerusakan hutan. Masyarakat akan dilibatkan untuk memulihkan hutan tersebut,” ujar KDM dalam rilis yang diterima wartawan.
Sebagai langkah pemulihan, Pemprov Jabar akan melibatkan dua warga untuk mengelola setiap hektare hutan. Mereka akan bertugas menanam dan merawat pohon hingga tumbuh kokoh, dengan upah Rp50 ribu per hari.
“Upahnya saya tetapkan Rp50 ribu agar lebih banyak rakyat yang terlibat,” jelasnya.
Jenis pohon yang akan ditanam merupakan perpaduan antara tanaman hutan yang tidak bisa ditebang dan tanaman produktif seperti pete, jengkol, dan nangka, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat jangka panjang.
Bahkan dengan tegas Gubernur KDM pun telah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada Bupati dan Walikota di Jabar, terkait moratorium (penghentian sementara) penebangan pohon di hutan sebagai bentuk respon Pemprov Jabar terhadap adanya potensi mengkhawatirkan tersebut.
