SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini
SIWINDU.COM – Polemik penyelesaian tunda bayar Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan melalui pinjaman perbankan ke BJB terus menuai sorotan. Kali ini kritik datang dari pengamat politik Kuningan, Maksum Madrohim, yang menilai langkah tersebut justru berpotensi memperberat beban keuangan daerah di masa depan.
Maksum Madrohim, yang juga dikenal sebagai mantan aktivis KNPI Kuningan dan pernah berkecimpung di dunia politik, menyebut penyelesaian tunda bayar dengan skema pinjaman bank tidak ubahnya praktek gali lubang tutup lubang.
“Atuh lucu kalau penyelesaian tunda bayar hasil pinjam. Itu mah sama saja gali lubang tutup lubang. Akhirnya beban ke depan semakin berat,” sindir Maksum.
Menurutnya, pinjaman ke pihak perbankan sudah pasti disertai perhitungan bunga. Meski di satu sisi langkah tersebut bisa “menghibur” pihak ketiga karena hak pembayarannya terpenuhi, namun di sisi lain justru menempatkan pemerintah daerah dalam posisi yang semakin terbebani.
“Memang lumayan ngabungahkeun (membahagiakan, red) pihak ketiga karena dibayar. Tapi bagi Pemda ke depan justru terbebani, karena pinjaman ke bank pasti ada bunga dan kewajiban cicilan,” tegasnya.
Maksum menilai, di tengah gaduh antara DPRD dan Pemda terkait klaim tuntas tunda bayar, yang paling penting seharusnya adalah pembenahan tata kelola anggaran, bukan sekadar mencari solusi jangka pendek.
Ia mendorong agar Pemerintah Daerah benar-benar dapat melakukan efisiensi anggaran di seluruh SKPD, mengurangi kegiatan yang tidak tepat sasaran, serta memperbaiki perencanaan agar lebih realistis dan seimbang antara pendapatan dan belanja. Termasuk khususnya efisiensi operasional di wilayah Sekretariat Daerah (Setda).
“Harapan saya, Pemda harus lebih mengefisiensikan anggaran di semua SKPD, termasuk di Setda, mengurangi kegiatan dengan perencanaan yang tepat, serta menyeimbangkan pendapatan dengan realisasi program dan kegiatan,” ujarnya.
Menurut Maksum, dalam kondisi fiskal yang terbatas, urusan kemasyarakatan seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah daerah, karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Urusan kemasyarakatan harusnya lebih diprioritaskan. Jangan sampai masyarakat jadi korban dari perencanaan yang tidak tepat,” katanya.
Ia menilai polemik tunda bayar ini harus menjadi pelajaran penting agar ke depan Pemda dan DPRD tidak kembali terjebak pada pola penyelesaian masalah yang hanya memindahkan beban ke tahun-tahun berikutnya.
“Kalau tidak dibenahi dari hulunya, ini bisa terus berulang. Hari ini tunda bayar, besok utang, lusa nambah beban APBD lagi,” pungkas Maksum yang merupakan orang dekat mantan Bupati Kuningan dari PDIP, Almarhum H Acep Purnama.
